MATARAM – Dokumen KUA/PPAS APBD NTB 2023 masuk menjadi APBD terakhir pasangan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, yang karib dipanggil duet Zul-Rohmi. Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap APBD NTB 2023 bisa difokuskan untuk menuntaskan program Gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Secara umum dari saya, inilah saatnya menuntaskan RPJMD. Mudah-mudahan di tengah keterbatasan fiskal yang ada, Zul-Rohmi mampu merealisasikan janji politiknya,” pesan Wakil Ketua DPRD NTB dari Fraksi PKS, Yek Agil, Senin (31/10/2022).
Untuk diketahui, pembahasan materi Raperda APBD NTB tahun anggaran 2023 sudah diawali pidato Gubernur pada sidang paripurna DPRD, Senin (31/10). Nantinya, Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD Pemprov akan membahas lebih detail kaitan KUA/PPAS sebelum dilakukan penandatanganan MoU KUA-PPAS APBD 2023.
Sejauh ini, dalam pembicaraan di tingkat TAPD dan Banggar terkait penyusunan APBD Perubahan 2022 yang sudah disahkan tersebut, total program yang diharuskan mencapai Rp500 miliar akan dibayar dengan mencicil. Untuk pembayaran 30 persen atau sekitar Rp150 miliar akan dilakukan melalui APBD Perubahan 2022.
Sementara sisa pembayaran yang 70 persen atau sekitar Rp350 miliar akan diselesaikan melalui APBD Murni 2023 mendatang. “Insya Allah utang daerah di APBD 2022 akan kami tuntaskan di APBD 2023. Itu komitmen Pak Gubernur melalui TAPD Pemprov,” kata Yek Agil meyakinkan.
Lebih jauh diutarakan, sejumlah program unggulan daerah akan bisa dituntaskan Pemprov NTB. Salah satunya penurunan angka kemiskinan. Meski pandemi Covid-19 membuat jumlah penduduk miskin di Indonesia naik signifikan, tapi Provinsi NTB tidak bernasib seburuk provinsi lain yang angka kemiskinannya naik cukup tinggi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan NTB sebagai provinsi peringkat sembilan terbaik nasional dalam menahan laju kemiskinan di Indonesia. Capaian NTB ini masih lebih baik dibandingkan laju kemiskinan secara nasional.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebanyak 746 ribu orang (14,23 persen). Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 713 ribu orang (13,97 persen). Terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2020 – September 2020 yaitu sebesar 0,26 persen.
Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 746 ribu orang, meningkat dibanding Maret 2020 yang sebanyak 713 ribu orang. “Saya masih optimis program unggulan lainnya akan bisa dituntaskan dalam sisa setahun pengabdian Zul-Rohmi. Syaratnya, harus fokus dan skema skala prioritas mana yang bisa dikerjakan untuk diutamakan terlebih dahulu,” tandas Yek Agil. rul
