Usulan Pinjaman Dana PEN Sudah Sesuai Aturan

  • Whatsapp
SEKDA Buleleng, Gede Suyasa. Foto: ist
SEKDA Buleleng, Gede Suyasa. Foto: ist

BULELENG – Polemik jumlah dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diajukan Pemkab Buleleng, menjadi sorotan fraksi Golkar DPRD Buleleng sampai-sampai fraksi ini melakukan aksi boikot dalam rapat paripurna pada Senin (16/11/2020). Pemkab Buleleng pun angkat bicara dan menyebut, jika pinjaman dana PEN akibat pandemi Covid-19 yang diusulkan Pemkab Buleleng diatur Undang-undang (UU).

Sekda Buleleng, Gede Suyasa mengatakan, peminjaman dana PEN merupakan program diatur dalam UU RI No. 2 tahun 2020 tentang kebijakan dan stabilitas keuangan untuk penanganan di masa pandemi. “Pinjaman ini diajukan daerah baik dalam bentuk program atau kegiatan. Yang kami ajukan, pinjaman daerah dalam bentuk kegiatan,” kata Suyasa, Selasa (17/11/2020).

Bacaan Lainnya

Skema program PEN dalam bentuk pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Persero ini, adalah pinjaman daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 100 Tata tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Dijelaskan Suyasa, dalam PMK No. 100 khususnya pada Pasal 1 poin 12, tercantum tentang pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana. “Ini karena sumbernya dari pinjaman daerah ke PT. SMI bukan kesepakatan dari program pemerintah pusat sama daerah. Tapi pinjaman ke PT. SMI ini untuk penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” jelas Suyasa.

Baca juga :  Penanganan Covid-19 dan Pengendalian Ekonomi Indonesia Semakin Baik

Pinjaman yang diajukan Pemkab Buleleng, urai Suyasa, merupakan penyediaan infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 dan PP No. 43 tahun 2020 dan juga PMK No. 105. “Jadi usulan kami adalah tentang sarana dan prasarana. Diluar dari itu bukan kriteria yang diajukan kepada PT. SMI,” tegas Suyasa.

Suyasa juga menegaskan, dana untuk subsidi UKM berbeda dengan pinjaman daerah ke PT SMI. Untuk pinjaman kepada pihak PT SMI sudah ditentukan kriterianya. Salah satu persyaratannya, adalah semua sarana dan prasarana yang akan dibangun mesti harus dipastikan penguasaan clean and clear.

“Harus dipastikan, bahwa asset itu sudah nama Pemda, tidak memiliki potensi bermasalah secara hukum atau berada di dalam masalah hukum,” ujar Suyasa, sembari menyebutkan, jika usulan ini masih akan dianalisa terlebih dahulu oleh pemerintah pusat.

Pasalnya, pemerintah pusat masih akan melihat usulan dari Pemkab Buleleng apakah pantas untuk diberikan pinjaman tersebut atau tidak. “Kami belum mendapatkan balasan, baik rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri maupun persetujuan dari Menteri Keuangan. Kami masih melakukan koordinasi lisan dan menunggu yang mana diberikan,” pungkas Suyasa. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.