Tambang Ilegal Rusak Alam di Sumbawa, DPRD NTB Minta Pemprov Bersikap Tegas

Iwan Panjidinata. Foto: ist

POSMERDEKA.COM, MATARAM – Maraknya tambang ilegal di sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa, menuai keprihatinan Komisi IV DPRD NTB yang membidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Apalagi ada penambangan skala besar menggunakan alat berat dan melibatkan warga negara asing (WNA) asal China, memicu kerusakan lingkungan yang parah.

“Kenapa kini begitu hujan terjadi di Sumbawa langsung banjir sangat parah? Itu karena lahan hutan yang merupakan daerah konservasi rusak parah. Ini terjadi di Labangka dan Lantung di Sumbawa,” papar anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata, Senin (13/1/2025).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, sampai hari ini pemerintah daerah di NTB masih terlihat abai terhadap tata kelola sumber daya alam (TKSDA), terutama di wilayah ada potensi pertambangan. Salah satunya di wilayah Pulau Sumbawa. Ada dugaan tata kelola dan regulasi kegiatan usaha pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), banyak disalahgunakan pengusaha.

“Memang kami belum punya data riil berapa perusahaan yang memegang IUP di NTB. Tapi dari diskusi yang kami temukan di lapangan, modus jual-beli IUP ini sudah marak terjadi, sudah jadi rahasia umum,” sebut politisi Gerindra ini.

Lebih jauh diutarakan, penegakan aturan harus berani dilakukan pemerintah, baik Pemprov dan pemda kabupaten/kota. Jika pelanggaran terus dibiarkan, dia yakin makin banyak dan marak penambangan ilegal yang muncul.

Baca juga :  Wabah Covid-19 Turunkan Pariwisata Bali

Ketika hutan gundul dan rusak, maka kerusakan alam akan terus terjadi. “Ini yang kami dorong agar ketegasan atas aturan itu harus berani dilakukan. Aneh jika pemerintah dan negara harus kalah dengan pengusaha,” sindirnya.

Soal bencana banjir di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Iwan menilai sejauh ini tidak terlalu parah bila dibandingkan sebelumnya. Sebab, keberadaan dua bendungan besar, salah satunya Bendungan Bintang Bano, sangat membantu menahan debit air hujan masuk ke wilayah perkotaan Taliwang.

Meski demikian, Iwan berharap Pemkab KSB segera membangun saluran irigasi dari bendungan ke wilayah pemukiman. Banjir yang terjadi saat ini disebut gegara pembangunan saluran irigasi yang belum tuntas. “Ini yang kami harap bisa diwujudkan oleh pemerintahan pemenang Pilkada KSB untuk dapat merealisasikan,” lugasnya menandaskan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.