DENPASAR– Mencari solusi tiap persoalan yang ditemui menjadi prinsip dasar Nyoman Sugawa Korry. Bahkan jika itu berarti dia mesti menerobos banyak penghalang. Salah satunya ketika caleg DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 1 ini pernah “mengakurkan” satu instansi di Pemprov Bali dengan instansi di Pemkab Buleleng. Bagaimana ceritanya?
Menurut Sugawa, peristiwanya terjadi lumayan lama, tahun 2012 lalu. Dalam perjalanan dari Denpasar menuju kampung halaman di Buleleng, dia lewat Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya di jalan raya sebelah selatan wilayah desa Tinga-tinga dan di sebelah utara Desa Celukan Bawang, di Kecamatan Gerokgak. Setiap terjadi hujan cukup lebat, di jalan raya itu terjadi banjir dari arah selatan.
“Celakanya, setiap banjir membawa bahan material batu besar, kerikil dan lumpur, sampai menutupi jalan raya nasional itu. Makanya sampai macet parah, dan ini terjadi bertahun-tahun tanpa bisa tertangani. Ini kenyataan yang aneh, dan mengusik saya mencari tahu penyebabnya,” tutur Ketua DPD Partai Golkar Bali itu, Selasa (28/11/2023).
Penyebabnya, kata Sugawa, saluran air dari hulu/atas di sebelah selatan ada belokan saluran air yang menghambat kelancaran air. Untuk melancarkan air dari hulu, hanya ada satu gorong-gorong di bawah jalan nasional, sehingga tidak mampu menampung air menuju ke utara atau arah laut. Saluran air menuju laut juga tidak lancar.
Untuk mengatasinya, sambung Sugawa, belokan air dari atas atau hulu harus dibuatkan sodetan, dan dibutuhkan tanah sekitar 300 m2. Kemudian gorong-gorong harus ditambah lagi satu di bawah jalan nasional menuju ke arah laut. “Ketiga, saluran air ke arah laut diperbaiki agar airnya bisa lancar. Diperlukan lahan sekitar 300 m2 dan anggaran sekitar Rp4,5 miliar untuk perbaikan saluran dari hulu, sodetan, gorong-gorong dan perbaikan saluran ke arah laut,” kisahnya.
Meski sepintas penyelesaiannya sederhana, tapi ternyata sulit diwujudkan gegara koordinasi yang sulit. Untuk sodetan, tanahnya harus disiapkan Pemkab Buleleng, untuk pembangunannya bisa dari anggaran Pemprov. Ketika Pemkab Buleleng siap anggaran penyediaan tanah untuk sodetan, Pemprov belum memasang anggaran untuk pembangunannya. Begitu juga sebaliknya, dan ini terjadi beberapa kali tahun anggaran.
Setelah paham akar permasalahan, dan untuk segera mengatasi kesulitan pengguna jalan tersebut, saat reses DPRD Bali tahun 2012, Sugawa mengajak Bappeda dan Dinas PU Provinsi Bali, serta mengundang Bappeda Buleleng, Dinas PU Buleleng serta aparat terkait. Setelah dia jembatani untuk komunikasi, ternyata bisa disepakati untuk memasang anggaran secara bersamaan di APBD Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali di tahun anggaran 2013. Selanjutnya ditangani secara koordinatif dan masalah banjir bisa tertangani dengan baik.
“Sejak proyek itu selesai, banjir yang menghambat kelancaran lalu lintas, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat jadi lancar. Selebat apa pun hujan di sana, aman-aman saja sampai sekarang,” ungkapnya.
“Ternyata koordinasi yang dirasakan sangat sulit, kalau ditangani secara koordinatif dengan mengedepankan komitmen yang tinggi, yaitu mengedepankan kepentingan yang lebih besar, menjadi sangat mudah. Ini sangat sejalan dengan doktrin Karya dan Kekaryaan Partai Golkar,” tutup Wakil Ketua DPRD Bali dua periode tersebut. hen
