POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Menjadi ujungtombak pengawasan pada tahapan kampanye, jajaran panwascam diminta tidak ragu bertindak di lapangan. Apalagi dalam setiap tugas mereka akan didampingi aparat keamanan Polri dan TNI, serta diperkuat unsur kejaksaan.
“Saya harap rekan-rekan pengawas tidak ragu dalam menegakkan aturan. Kalau melanggar katakan melanggar tanpa ragu,” seru Ketua Bawaslu Badung, I Putu Hery Indrawan, saat menjadi pembina pada apel siaga pengawasan tingkat kabupaten tahapan kampanye Pemilu 2024, di Bawaslu Badung, Selasa (28/11/2023).
Selain para panwascam seluruh Badung, hadir pula perwakilan dari Polres Badung, Kodim 1611/Badung, Kesbangpol Badung dan Kejari Badung. Turut hadir anggota Bawaslu Bali, Komang Putra Wiratma; dan Ketua KPU Badung, IGKG Yusa Arsana Putra.
Dalam amanatnya, Hery meyakinkan jajaran bahwa Bawaslu siap pengawasan tahapan kampanye. Memastikan itu, dia minta jajaran panwascam mencermat dan membaca undang-undang setiap tahapan pemilu 2024, terutama tahapan kampanye. Kata dia, aturan main kampanye Pemilu 2024 berbeda dengan 2019. Karena itu pola pikir jajaran panwascam juga harus berubah, jangan seperti 2019.
“Panwascam diberi wewenang mana disebut pelanggaran dan mana yang bukan. Gunakan kewenangan, cermati aturan. Kerja fokus, dilandasi keinginan tulus untuk mengabdi,” pintanya.
Jangan khawatir, sambungnya, panwascam selalu didampingi polisi, TNI dan jaksa untuk jaga-jaga. Karena itu diharap tidak ada keraguan dalam menegakkan aturan. “Kalau melanggar, katakan itu melanggar tanpa ragu,” lugasnya dalam kegiatan yang diisi pelepasan balon ke udara, sebagai simbol pelepasan segala kepentingan.
Ditemui usai apel, Hery berharap masa kampanye bisa berlangsung tertib. Peserta juga diminta menghormati aturan main untuk menghadirkan keadaan kondusif, damai dan tertib. Hanya, dia menyebut memang ada perbedaan antara kampanye pada Pemilu 2019 dengan 2024 ini.
“Yang berbeda itu APK (alat peraga kampanye). Dulu ada zona, sekarang hanya difasilitasi KPU. Sebenarnya lebih leluasa peserta pemilu untuk kampanye, yang penting tidak di tempat yang dilarang. Lebih longgar tapi ada larangan,” jelasnya didamping komisioner Rachmat Tamara.
“Pola pengawasan sih tidak ada berubah signifikan, yang penting jajaran paham aturan yang berlaku. Kami juga berharap ada pengawasan partisipatif dari masyarakat. Yang jelas kami mengutamakan pencegahan, tapi kalau ada pelanggaran tidak akan ragu menindak,” pungkasnya. hen
