POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Berdasarkan data rekapitulasi suara Pilpres 2024, angka suara tidak sah yang masuk sebanyak 59.685 berbanding 2.681.007 suara sah. Ini terbilang tinggi jika dilihat betapa masifnya sosialisasi yang dilakukan jajaran KPU di Bali. Karena itu, KPU Bali menyiapkan riset mengapa suara tidak sah sebanyak itu.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, mengakui suara tidak sah relatif tinggi. Hanya, dia berujar tidak bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi di bilik suara sampai bisa seperti itu. “Ya, yang sudah tahu (cara memilih) mungkin ada hal-hal yang terlupakan. Mereka diberi lima surat suara, tapi malah ada yang kelupaan dicoblos,” cetusnya dalam acara Riung Media Jurnalis Pemilu untuk membahas hasil Pemilu 2024 di Denpasar, Jumat (5/4/2024) malam.
Untuk memastikan apa faktor pemantiknya, Lidartawan menyebut harus dibuka dibuka dulu apa variannya. Guna memastikan, KPU akan mengajak perguruan tinggi untuk mengecek penyebabnya melalui riset. Pemilih yang tidak hadir ke TPS akan dicek kenapa tidak hadir. Begitu pula meneliti mengapa ada orang yang sampai mencoblos dua kali.
“Logikanya memang kalau Pilpres cuma tiga calon, masa salah milihnya? Apa mungkin ada dua calon disukai kemudian malah mencoblos keduanya?” sambung Lidartawan tersenyum didampingi komisioner AA Raka Nakula dan komisioner Gede John Darmawan.
Hanya, duganya, bisa juga ada bagian dari ekspresi pemilih yang berlebihan, misalnya ditulis sesuatu, yang justru membuatnya jadi tidak sah. Jawaban pasti akan terungkap setelah dibuka nanti.
“Semoga saja bukan karena gejala politik uang. Namun, untuk Pileg kemungkinan besar suara tidak sah lebih besar,” tuturnya.
Menatap Pilkada Serentak 2024, Lidartawan menyebut akan mengevaluasi jajaran badan adhoc seluruh Bali. Hanya, apakah evaluasi itu berarti sebentuk sebangun dengan rekrutmen, dia tidak mengiyakan. Menurutnya, evaluasi untuk mengukur bagaimana kinerja PPK, PPS sampai KPPS saat Pemilu 2024. Jika ada yang fatal kesalahannya, seperti terjadi di salah satu TPS di Buleleng, dia memerintahkan untuk tidak dipakai lagi.
“Kami ingin evaluasi adhoc, tapi kondisi Bali ini beda. Jangan mengulang kejadian kemarin, susah dapat pelamar badan adhoc. Tapi bagi yang salah ya tidak dipakai lagi, ini bagian dari komitmen KPU bahwa penyelenggara wajib punya integritas,” cetusnya dengan mimik serius.
Untuk Pilkada, imbuhnya, KPU Bali berencana menggunakan genta atau bajra sebagai maskot. Tujuannya agar tidak setiap pilkada mesti ganti maskot, seperti kayonan yang dipakai saat dia menjadi Ketua KPU Bangli. “Kami akan undang ahli untuk memaparkan filsafat bajra atau genta, seperti dipakai di Monumen Bajra Sandhi,” pungkasnya. hen
