Sosialisasi Iklim Sehat Persaingan Usaha, Parta Gandeng KPPU

  • Whatsapp
SOSIALISASI menciptakan iklim suasana sehat dan menjalin kemitraan antarpelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Foto: adi
SOSIALISASI menciptakan iklim suasana sehat dan menjalin kemitraan antarpelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Foto: adi

DENPASAR – Pada masa pandemi Covid-19 ini, UMKM berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun, terkadang muncul persaingan usaha tidak sehat dan perang dagang dalam pemasaran produk mereka. Menyikapi itu, anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta, mengadakan sosialisasi menciptakan iklim persaingan usaha sehat, dan menjalin kemitraan pelaku usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, di Hotel Vasini, Selasa (19/10/2021).

Mendengar pemaparan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo selaku narasumber, pelaku UMKM Bali mendapat pengetahuan tentang advokasi kemitraan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kodrat Wibowo menjelaskan, UMKM menyerap tenaga kerja paling banyak di Indonesia, khususnya di kelompok usaha mikro. “Provinsi Bali termasuk lima besar daerah dengan UKM terbesar di Indonesia,” jelasnya.

Bacaan Lainnya

Pelaku UMKM, sebutnya, menghadapi tantangan besar saat pandemi Covid-19. Survei yang dilakukan BI, diketahui 87,5 persen UMKM di Bali terdampak pandemi, yakni penurunan pendapatan atau penjualan negatif. “Pelaku UMKM adalah kekuatan besar perekonomian Indonesia, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar tetap dapat bertahan, bahkan berkembang,” lugasnya.

Pada kesempatan itu, Nyoman Parta berujar, KPPU diberi amanat untuk melaksanakan pengawasan kemitraan UMKM. “KPPU menjalankan tugasnya melalui dua pendekatan, yakni advokasi kemitraan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008,” urai anggota Fraksi PDIP DPR RI itu.

Baca juga :  Seluruh Bali Laporkan Penambahan Kasus Positif Covid-19, Bangli Penyumbang Terbanyak

Dia menguraikan, sosialisasi ini bentuk pelaksanaan fungsi yang pertama KPPU, yakni dalam bidang advokasi kemitraan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. UMKM harus bermitra dengan usaha besar untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan sumber daya UMKM dan meningkatkan skala usaha. Namun, ungkapnya, usaha besar dilarang memiliki UMKM yang menjadi mitranya, sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20/2008. Jika pelaku UMKM menemukan pelanggaran persaingan tidak sehat, mereka bisa melaporkan ke KPPU.

Politisi asal Desa Guwang, Sukawati ini berharap dengan sosialisasi ini, pelaku UMKM di Bali terhindar dari persaingan tidak sehat. Pun melindungi pelaku UMKM dari perjanjian kemitraan sepihak oleh usaha besar maupun menengah. Dengan demikian, tegasnya, mencerminkan sikap saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.