BULELENG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), membuat masyarakat mengalami kesulitan perekonomian. Atas kondisi itu, Pemkab Buleleng menyiapkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan dari Pemerintah Pusat. Total anggaran sebesar Rp4,5 miliar disiapkan untuk bansos.
Sekda Buleleng, Gede Suyasa, mengatakan, Pemerintah Pusat telah menyalurkan bansos berupa uang tunai sebesar Rp150 ribu kepada masyarakat kurang mampu terdampak kenaikan BBM. Kini, TAPD Buleleng memutuskan, menyiapkan anggaran Rp4,5 miliar untuk dapat menyalurkan bansos berupa uang tunai dengan besaran Rp150 ribu.
‘’Semua SKPD bergerak melakukan verifikasi dan validasi. Misalnya, sopir perkotaan maupun perdesaan serta ojek akan didata oleh Dinas Perhubungan. Begitu juga nelayan, didata oleh dinas yang menangani. Jadi semua harus diverifikasi dan divalidasi, agar dalam penyaluran bantuan tidak ditemukan penerima ganda,’’ kata Suyasa.
Proses verifikasi dan validasi data, menurut Suyasa, penting dilakukan. Hal ini sebagai upaya mencegah penerima bantuan sosial tunai (BST) BBM ganda dari Pemerintah Pusat. Penerima bantuan harus tepat sasaran. ‘’Jangan sampai saat melakukan pendataan jumlah ojek, tiba-tiba mendadak banyak masyarakat menjadi ojek ataupun sopir angkutan,’’ ujarnya.
Dalam kurun waktu sampai dengan September ini, proses verifikasi dan validasi data wajib dituntaskan, sehingga pada awal Oktober nanti bantuan dapat disalurkan. ‘’Kami tidak ingin bantuan yang disalurkan menjadi temuan. Jadi verifikasi dan validasi ini harus hati-hati dan teliti. Pada 1 Oktober bantuan kami mulai salurkan,’’ pungkas Suyasa. rik
