Sesuai SK MDA Provinsi, Ketut Pradnya Resmi Bendesa Adat Selat

  • Whatsapp
BENDESA Madya MDA Bangli, Jro Ketut Kayanya; didampingi Penyarikan Madya MDA Bangli, I Nyoman Wandri di kantor MDA Bangli. foto: ist

BANGLI – Majelis Desa Adat (MDA) Bangli angkat suara terkait adanya dualisme Bendesa Adat Selat, Kecamatan Susut, Bangli. MDA Bangli menegaskan, berdasarkan SK MDA Provinsi Nomor 33.a/SK/MDA-PBali/VII/2020, Bendesa Adat Selat yang resmi adalah I Ketut Pradnya. Selain itu, dalam SK tersebut juga mencantumkan pembatalan SK Pengukuhan terhadap I Nengah Mula sebagai Bendesa Adat.

Bendesa Madya MDA Bangli, Jro Ketut Kayanya; didampingi Penyarikan Madya MDA Bangli, I Nyoman Wandri, Rabu (30/6/2021) lalu tidak menampik adanya dua versi Bendesa. Namun, dari MDA Provinsi telah menetapkan I Ketut Pradnya sebagai Bendesa Adat Selat. MDA Kabupaten mengikuti putusan dari Provinsi. “Apapun keputusannya kami mengikuti aturan di atas,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Wandri menjelaskan, pada 2019 lalu Bendesa Adat Selat masih I Made Ridjasa, dan mengundurkan diri pada Agustus 2019 lalu. Karena itu dilakukan proses pemilihan Bendesa Adat Selat yang menaungi Banjar Adat Selat Peken, Selat Tengah, dan Selat Kaja Kauh. Pada proses itu, dari Selat Peken menyatakan sudah memiliki Bendesa Adat yakni I Ketut Pradnya.

Hanya, dari Selat Kaja Kauh dan Selat Tengah tidak mengakui, dan menegaskan belum ada serah-terima dari Bendesa sebelumnya. Dua banjar tersebut melakukan proses pemilihan sampai akhirnya terpilih I Nengah Mula sebagai Bendesa Adat.

Baca juga :  Selly Ingin Jadikan Kota Mataram Ramah bagi Disabilitas

Usai terpilihnya Mula itu dilakukan pelantikan oleh Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) atau MDA saat ini. Ketika itu Ketua MMDP adalah I Made Ridjasa. “Saat itu masih Majelis Desa Pakraman, dan masih tahap sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dilantiknya Nengah Mula sebelum dipakai Perda 4 ini,” jelas Wandri.

Persoalan kembali mencuat ketika akan dilakukan pencairan dana semesta berencana untuk desa adat. Ketika itu Ketut Mula akan mengurus pencairan dana tersebut, sedangkan ada pelaporan bahwa Bendesa Adat Selat sesuai SK MDA Provinsi adalah Ketut Pradnya. Pencarian dana pun akhirnya ditunda.

Lebih jauh diutarakan, Juli 2020 lalu terbit SK MDA Provinsi Nomor 33.a/SK/MDA-PBali/VII/2020 yang menetapkan Ketut Pradnya selaku Bendesa Adat Selat. Selain itu, dalam SK tercantum pula pembatalan SK Majelis Alit Kecamatan Susut terhadap penetapan Nengah Mula sebagai Bendesa Adat.

Disinggung mekanisme pemilihan Bendesa Adat Ketut Pradnya oleh Banjar Selat Peken, Jro Kayanya maupun Nyoman Wandri tidak berkomentar. “Kami tidak bisa berkomentar, ditetapkan Ketut Pradnya itu kewenangan Provinsi,” sahutnya.

Jro Kayanya menambahkan, untuk ngadegang atau pemilihan bendesa adat tentu melalui desa adat yang diawali pembentukan panitia. Hasil pemilihan tersebut kemudian diajukan ke Provinsi dengan rekomendasi MDA Kecamatan dan Kabupaten.

“Pemilihan bendesa adat disesuaikan pula dengan awig-awig atau pararem desa adat tersebut. Siapa yang berhak dipilih, siapa yang berhak memilih, di sinilah perlu kejelasan dan ketegasan,” pungkasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.