Seimbangkan Kebijakan dan Penerapan PPKM Darurat, DPRD Bali Minta Petugas Fleksibel

  • Whatsapp
Juliarta dan Dwi Utami. Foto: hen
Juliarta dan Dwi Utami. Foto: hen

DENPASAR – Kebijakan penerapan PPKM Darurat di tataran bawah mulai mendapat keluhan, jika bukan tentangan, terkait jam operasional pedagang kaki lima. Meski dalam SE Gubernur Bali No.09/2021 pedagang kaki lima tidak diatur rinci, tapi petugas menutup paksa pada pukul 20.00. Keluhan itu disuarakan salah satunya melalui media sosial, karena mereka galibnya baru buka pukul 17.00, dan itu berarti hanya dapat berjualan tiga jam saja.

Menanggapi adanya polemik soal jam operasional itu, anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Juliarta, berkata seyogianya petugas memberi kelonggaran terhadap para pedagang kecil. Yang diperketat itu sebaiknya jumlah orangnya agar tidak terjadi kerumunan, ditambah dengan pengetatan penerapan protokol kesehatan (prokes). “Kita ikuti aturan iya, tapi mesti memperhatikan situasi lapangan juga. Kasihan masyarakat,” ucap Ketua Fraksi Gerindra tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, banyak pembatasan selama pandemi membuat banyak yang bekerja di sektor pariwisata kini menganggur. Untuk menyambung hidup dan berusaha bangkit, mereka berusaha jualan makanan pada malam hari, antara lain nasi jinggo atau lalapan. Sudah mulai ramai, sekarang ada PPKM Darurat lagi.

Dia mendaku sering melihat di rumahnya di Klungkung, pedagang nasi jinggo yang belum seberapa dapat jualan sudah disuruh tutup. “Di mana letak tanggung jawab pemerintah dalam situasi ini? Kalau belum bisa bantu, minimal jangan bikin susah rakyatlah,” cetusnya.

Baca juga :  7 Pokdakan di Bangli Dapat Bantuan Hibah Perikanan dari Bupati Made Gianyar

Disinggung adanya dugaan pedagang membandel tetap buka untuk diam-diam melayani makan di tempat, Juliarta tidak memungkiri kemungkinan itu pasti ada. Hanya, dia berargumen itu bersifat kasuistis. “Itu oknum, diperingatkan saja. Kalau sudah beberapa kali tetap bengkung (bandel) kasi sanksi, misalnya jangan diberi buka selama beberapa hari. Intinya agar seimbang antara kebijakan di lapangan dan efek jera bagi yang melanggar,” tandasnya.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, Utami Dwi Suryadi, juga menyatakan hal senada. Kata dia, sepatutnya ada kelonggaran jam buka untuk para pedagang makanan itu. Namun, dia menegaskan, pedagang juga harus patuh aturan dengan hanya melayani take away, tidak menyediakan makan di tempat. Dia juga sempat memantau dengan keliling seputaran Jalan Teuku Umar dan Jalan Diponegoro, dan dilihat banyak pedagang kaki lima yang sudah patuh.

“Mereka tidak buka tenda untuk yang makan di tempat, hanya ada rombong jualan aja. Artinya para pedagang sudah patuh, jadi sebaiknya diizinkan buka sampai jam 22.00. Tyang (saya) mengimbau para pejabat berwenang janganlah sewenang-wenang begitu, rakyat juga perlu makan,” urai Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali tersebut.

Bagi Utami, tingkat kepatuhan masyarakat sudah bagus dan perlu diapresiasi. Karena itu jangan justru ditekan-tekan seperti saat ini. Lagipula para pedagang kecil itu berjualan hari ini untuk makan hari ini juga. “Kecuali pemerintah menanggung biaya makan rakyatnya, boleh saklek (kaku) gitu,” cetusnya.

Baca juga :  Anggota DPR RI Peringatkan ITDC Soal Sengketa Lahan Sirkuit Mandalika

Menimbang situasi tidak menentu ini sulit diprediksi kapan berakhir, dia berharap bisa diberlakukan aturan seperti di Singapura. Maksudnya, pemerintah membuat aturan untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 setelah angka kasus dan jumlah penderita Covid-19 mulai menurun. “Hanya dengan begitu pariwisata bisa dibuka kembali, dan perekonomian kembali membaik,” serunya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.