POSMERDEKA.COM, MATARAM – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Muazzim Akbar, minta para kepala daerah terpilih di Provinsi NTB tak risau atas kebijakan efisiensi anggaran akibat penerbitan Inpres Nomor 1/2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai efisiensi anggaran itu sifatnya lebih pada pemblokiran sementara, bukan pemotongan anggaran hingga mencapai kisaran 50-85%. “Saya perlu meluruskan bahwa Inpres 1 tahun 2025, bukan pemotongan, hanya pemblokiran anggaran oleh Presiden Prabowo. Nanti anggaran akan dikembalikan seperti semula kok,” sebutnya, Senin (10/2/2025).
Menurut Ketua DPW PAN NTB ini, prioritas pemerintah adalah bagaimana program unggulan, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, semua anggaran kementerian/lembaga, pemprov dan pemda di Indonesia juga dilakukan penyisiran.
Dia berkata program MBG tidak bisa ditunda, karena semua pembayaran harus uang tunai. Berbeda dengan program pemerintah yang dibayarkan melalui proyek. “Jadi, anggaran semua diarahkan ke MBG agar ekonomi masyarakat bisa cepat berputar. Pembayaran pakai sistem tunai, bukan nontunai,” sambungnya.
Dia memastikan, dari penjelasan Menteri Keuangan, tidak ada dana yang dipotong atau dipangkas. Namun, pola awal adalah bagaimana anggaran yang ada difokuskan ke prioritas utama terlebih dahulu. “Modelnya itu pemerintah akan tetap mengembalikan ke pemda sesuai dengan kebutuhan dan wajar. Itu jika anggaran yang diefisiensi habis terpakai,” cetusnya tanpa merinci lebih jauh.
Efisiensi anggaran yang tengah digencarkan Prabowo, imbuhnya, merupakan salah satu cara mengakselerasi program-program pemerintah yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Yang dia pahami, Prabowo ingin mengalokasikan anggaran untuk yang jelas-jelas langsung bisa menimbulkan efek berganda secara ekonomi di masyarakat. Alasannya, ada beberapa item anggaran untuk kementerian/lembaga selama ini memang merupakan pemborosan.
Muazzim membeberkan, beberapa item anggaran kementerian/lembaga yang diminta dihemat adalah untuk alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas. Saat melakukan penyisiran anggaran yang bisa dihemat, ditemukan ATK di kementerian/lembaga memakan anggaran Rp44 triliun, dan perjalanan dinas sekitar Rp40 triliun.
“Kami bicara bagaimana penyisiran ini, karena banyak sekali yang khawatir, dan ada hal-hal yang agak lucu. Di era digital seperti ini belanja ATK Rp44 triliun, apa iya sih kita harus buang uang segitu?” sindirnya.
Hal-hal seperti itu, lanjutnya, yang diminta Prabowo untuk diefisiensikan tanpa mengurangi tugas dan fungsi setiap kementerian/lembaga. “Yakinlah efisiensi adalah untuk rakyat dan bukan pemotongan, hanya pemblokiran sementara anggaran yang ada untuk lebih memberi prioritas utama program yang menyentuh langsung ke rakyat,” katanya meyakinkan. rul
