DENPASAR – Tidak ada tahapan pemilu atau pilkada yang harus diawasi, bukan berarti Bawaslu otomatis menganggur alias tidak ada pekerjaan sama sekali. Penguatan edukasi politik publik kini menjadi target yang digarap Bawaslu. “Kegiatan kami sekarang lebih bersifat pertemuan untuk sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat,” kata komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, belum lama berselang.
Peningkatan pendidikan politik dimaksud, sebutnya, dijalankan secara mandiri di kabupaten/kota seluruh Bali dengan melibatkan komponen masyarakat. Namun, karena selama pandemi Covid-19 terdapat sejumlah restriksi, teknis kegiatan sosialisasi sedang dimatangkan. “Jangan sampai nanti kegiatan kami justru melanggar protokol kesehatan,” cetusnya terkekeh.
Rudia menuturkan, dari safari ke semua kabupaten/kota di Bali, Bawaslu selalu berpesan agar kegiatan politik yang dijalankan instansi di pemerintah daerah agar melibatkan Bawaslu. Dia juga mengklaim apresiasi para kepala daerah bagus terhadap Bawaslu terkait program pendidikan politik itu. Muaranya adalah agar masyarakat tahu mana yang benar dan tidak benar dalam pesta demokrasi, dengan ouput lahirnya pemilih cerdas menggunakan hak pilih.
“Agenda kami ada dua. Pertama, pengawasan partisipatif, yakni masyarakat bisa dilibatkan sebagai pengawas di luar struktur Bawaslu. Kedua, masyarakat paham tugas dan tanggung jawab dalam konteks demokrasi, apa yang boleh dan tidak, begitu juga apa konsekuensinya. Kami ingin mendorong masyarakat melakukan pengawasan partisipatif, minimal ada keberanian melapor jika ada pelanggaran (saat pemilu atau pilkada),” ucapnya menandaskan. hen
