Revisi UU 33/2004, Komisi II DPR Janjikan Usulan Golkar Bali Ditindaklanjuti

  • Whatsapp
RAKER dan Rapimda Partai Golkar Bali di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Sabtu (10/4/2021). Foto: hen
RAKER dan Rapimda Partai Golkar Bali di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Sabtu (10/4/2021). Foto: hen

DENPASAR – Harapan DPD Partai Golkar Bali agar aspirasi Bali dalam revisi UU Nomor 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, mendapat angin segar dari Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menjanjikan usulan yang dirangkum dalam webinar Partai Golkar Bali, Jumat (2/4/2021) itu akan ditindaklanjuti. Hal itu dilontarkan Doli dalam sambutannya saat Raker dan Rapimda Partai Golkar Bali di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Sabtu (10/4/2021).

Menurut Doli, dorongan Partai Golkar Bali terkait agar potensi alam Bali dapat dimasukkan dalam revisi UU 33/2004 segera ditindaklanjuti. Apalagi rencana revisi UU 33/2004 memang masuk ke Prolegnas DPR RI. Hanya, dia berujar Komisi II dalam enam bulan terakhir juga sedang menginventarisir soal UU Provinsi. “Ada 19 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Bali, yang Undang-Undang Provinsinya yaitu UU Provinsi Bali Nomor 64 Tahun 1958, masih berdasarkan UU RIS (Republik Indonesia Serikat). Kalau alas hukumnya (UU Provinsi) tidak tepat, itu bisa bahaya secara administrasi hukum,” jelasnya.

Bacaan Lainnya

Dia mendaku sudah diskusi dengan pakar hukum tata negara menyikapi isu ini, termasuk berkoordinasi dengan Pemprov dan DPRD Bali, yang dalam waktu dekat akan merevisi sekaligus mengisi lebih dalam UU Provinsi Bali.

Baca juga :  48 Pasien Covid-19 di RSUD Klungkung Dinyatakan Sembuh

“Provinsi Bali ini satu-satu dari 19 provinsi itu yang mungkin akan kita diskusikan kekhasannya sebagai daerah pariwisata. Kita ingin bedakan antara UU Provinsi yang memiliki kekhususan seperti Papua dan Aceh, tapi kalau dibuka maka akan banyak ada kekhususan-kekhususan lain. Kita akan membedakan antara kekhususan dan kekhasan, saya kira Bali punya kekhasan dengan daerah lain,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dari Rakerda dan Rapimda Golkar ini, Doli berharap dapat lebih banyak lagi hasil untuk menyentuh dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat agar segera pulih menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, dia menilai ada dua momentum besar untuk Bali yakni pembahasan revisi UU 33/2004 dan revisi UU 64/1958 tentang Provinsi Bali, NTB dan NTT. Kedua UU ini dibahas di DPR, dan Bali sebagai daerah dengan potensi pariwisata harus menyampaikan gagasan arah pembangunannya seperti apa.

Dalam kondisi pandemi saat ini, salah satu daerah yang paling besar terdampak adalah Bali, karena pariwisata yang menjadi motor APBD yang paling terdampak. Untuk itu, jelasnya, harus ada inovasi dan gagasan baru guna membangkitkan kembali ekonomi Bali. “Saya berharap keputusan Rapimda bagaimana Partai Golkar Bali punya kontribusi gagasan untuk mengisi kedua perubahan UU itu. Golkar Bali sudah diskusi, juga memasukkan pokok-pokok pikiran dalam UU 33/2004,” terangnya.

Pembahasan suatu undang-undang di DPR, tambahnya, harus selesai dalam dua kali masa sidang. Jika belum maka bisa diperpanjang, tapi Golkar ingin segera menuntaskan. Paling lambat Agustus 2021 sudah selesai.

Baca juga :  Jajaran Kodim Tabanan Ikuti Upacara HUT Ke-75 TNI secara Virtual

Disinggung RUU Provinsi Bali belum masuk Prolegnas 2021, Doli menyebut Prolegnas diisi UU dari inisiatif dewan dan pemerintah, serta kumulatif terbuka untuk menampung usulan dari luar. “Usulan sudah dibahas. Ada kemungkinan (RUU Provinsi Bali) dibahas 2021. Kami sudah mulai dari Sulawesi, baru Bali, NTB dan NTT,” tegasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.