DENPASAR – Janji Menteri Pariwisata Sandiaga Uno untuk mengembalikan denyut nadi pariwisata Bali mesti didukung dengan penyiapan infrastruktur sarana dan regulasi. Antara lain bagi wisatawan yang sudah divaksin Covid-19 dideteksi dengan sertifikat vaksin digital atau paspor vaksin. Ketika hal itu terwujud, Bali diyakini berpeluang pertama merebut pasar wisatawan mancanegara, terutama China yang paling siap mengizinkan warganya berplesiran.
Menurut anggota Komisi II DPRD Bali, Cokorda Gede Agung, Selasa (9/2/2021), saat ini China merupakan pasar paling potensial untuk dapat direngkuh Bali. Karena vaksinasi massal dilakukan, pemerintah China dinilai paling siap memberi izin warganya untuk bepergian ke luar negeri, termasuk berwisata.
“Kalau yang sudah divaksin itu datang ke Bali, salah satu cara memeriksa kesehatannya kan pakai aplikasi sertifikat vaksin digital. Nah, apakah Bali sudah siap dengan infrastruktur itu?” sebut politisi PDIP itu.
Untuk itu, dia mendorong agar Pemprov Bali menyiapkan skenario dan infrastruktur ketika Bali benar-benar dibuka untuk wisatawan internasional. Misalnya mengadakan peralatan yang mampu membaca aplikasi sertifikat vaksin, dan juga menyiapkan regulasi pendukungnya. Jangan sampai alatnya ada, tapi peraturan yang mendukung legalitas cara tersebut belum tersedia.
“Sama seperti tes PCR, alatnya ada tapi kalau aturan terkait legalitasnya tidak ada, hasil tes PCR itu tidak memiliki arti apa-apa secara hukum,” imbuh Sekretaris Fraksi PDIP yang akrab disapa Cok Agung itu.
Mengenai rencana Kementerian Pariwisata untuk melirik pasar wisatawan yang datang sendiri ke Bali, dia menilai yang datang bergrup atau perorangan sejatinya sama saja. Hanya, agar dapat menghasilkan efek ekonomi berganda, wisatawan grup lebih menjanjikan. Selain lebih banyak kamar hotel yang terjual, sektor ekonomi kreatif dan UMKM juga berpeluang terjual produknya.
“Memang akomodasi wisata yang kemungkinan dapat itu pemain besar, tapi UMKM kan bisa ikut bernapas juga. Yang penting jangan sampai ada permainan terselubung yang keuntungannya kembali ke China, seperti dulu tahun 2019 pernah ditutup Pemprov,” pesannya.
Wisatawan perorangan, imbuhnya, tetap bagus meski butuh infrastruktur lebih untuk membuat mereka nyaman. Misalnya menyediakan suasana yang seperti di negaranya. Untuk wisatawan bergrup, maka pihak agen perjalanan yang menyediakan.
Ketua Komisi II, IGK Kresna Budi, lebih melihat pentingnya travel bubble atau gelembung pariwisata untuk merangsang kunjungan wisatawan. Prinsip kerjanya, ada saling pengertian antara dua negara atau lebih untuk saling membawa warganya berwisata yang sehat. Bagi dia, pelancong perorangan dan berkelompok sama saja, sepanjang mereka bisa datang ke Bali.
“Seperti saya katakan dulu, saya lihat yang paling berpeluang itu pasar China. Pemprov agar mendorong ada kerjasama G to G (pemerintah ke pemerintah) antara Indonesia dengan China,” ucap politisi Partai Golkar itu.
Dalam kesiapan wilayah, dia menilai akomodasi di kawasan Nusa Dua paling memungkinkan untuk dibuka lebih dulu. Alasannya, syarat pariwisata aman saat pandemi dengan penerapan protokol kesehatan paling siap di Nusa Dua.
Disinggung hal itu seakan menafikan kesiapan kawasan lain, dia berujar minimal ada wilayah yang dikembangkan lebih dulu. Ibarat filosofi petani, jika pasokan air terbatas, dari 10 petak sawah yang ada, empat petak dulu diairi agar padinya aman. “Kita selamatkan dulu satu wilayah, baru wilayah lain. Selain itu, bila satu wilayah aman, bisa dijadikan percontohan untuk memacu kawasan yang lain,” pungkasnya. hen
