Keadilan Distributif Vaksin untuk Pemulihan Ekonomi Bali

  • Whatsapp
AA Ngurah Ardhana. Foto: hen
AA Ngurah Ardhana. Foto: hen

DENPASAR – Kondisi perekonomian Bali yang masih tertatih-tatih karena masih digemboknya pintu pariwisata mancanegara, butuh kebijakan ekstra dari pemerintah pusat. Antara lain dengan prioritas suplai vaksinasi Covid-19 ke Bali agar mempercepat buka pasar pariwisata. Meski terlihat ada nuansa primordialisme, tapi prioritas untuk Bali justru merupakan bentuk keadilan distributif.

Wakil Ketua PHRI Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, Selasa (9/2/2021) menilai saat ini Bali benar-benar butuh keadilan sosial dari pemerintah pusat. Argumennya, sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Bali, mencapai 85 persen penggerak dan pelumas semua lini ekonomi di Bali. Tingginya ketergantungan tersebut, sebutnya, membuat pertumbuhan ekonomi Bali masih terbenam di minus 12 persen sampai dengan akhir tahun 2020.

Bacaan Lainnya

“85 persen perekonomian Bali itu bergantung wisatawan luar negeri, karena itu suka tidak suka pemulihannya adalah dengan membuka pasar dari mancanegara. Salah satu upaya mewujudkan itu ya dengan prioritas vaksinasi untuk Bali, karena wisatawan luar pasti akan memeriksa dulu sejauh mana keamanan mereka jika ke Bali,” ucapnya.

Pertimbangan lain, terangnya, Bali memiliki pengaruh terhadap kekuatan mata uang Rupiah terhadap kurs valuta asing (valas). Hal itu karena perputaran dan transaksi valas banyak terjadi di industri pariwisata di Bali. Bahwa selama ini Bali masih bisa bertahan, tidak lepas karena masih ada simpanan. Namun, serunya, apakah simpanan itu akan dipertaruhkan untuk setahun lagi jika Bali tidak mendapat penanganan khusus terkait pandemi saat ini?

Baca juga :  Selama Pandemi, Perceraian di Gianyar Meningkat

Ardhana tidak menepis pandangannya itu dapat dimaknai sebagai bentuk primordialisme, dan rentan memantik kecemburuan daerah lain di Indonesia. Tetapi, dia menegaskan pusat juga harus proporsional melihat penopang ekonomi Bali. Jika Bali masih punya sumber ekonomi selain pariwisata seperti provinsi lain, dia barulah tepat jika aspirasinya itu dianggap primordial. “Yang diperlukan Bali sekarang itu keadilan distributif melihat kondisi Bali seutuhnya, tidak bisa sebatas keadilan kumulatif atau disamaratakan dengan daerah lain,” seru Ketua Komisi III DPRD Bali itu.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Bali, I Dewa Made Mahayadnya, menyebut program vaksinasi oleh pusat berarti bicara NKRI. Meski Bali menyumbang besar bagi negara melalui industri pariwisata, tidak elok jika terkesan ingin diprioritaskan. “Nanti kalua provinsi lain minta perlakuan yang sama bagaimana? Kita bicara pemerataan dan keadilan sosial, tidak bisa bicara parsial,” sebutnya, Senin (8/2/2021). hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.