MATARAM – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Rachmat Hidayat, akan melangsungkan sayembara parade berbusana adat Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) di Pulau Lombok. Ketua DPD PDIP NTB itu menyerahkan langsung teknis hingga kriteria penilaian sayembara kepada WHDI, dan semua hadiahnya dia yang menyediakan.
“Tapi, tolong para pesertanya itu seluruh perwakilan WHDI di kecamatan di Pulau Lombok, baik itu Kota Mataram, Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Lombok Tengah. Mulai sekarang silakan digagas sayembara itu,” pesan Rachmat saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama jajaran pengurus WHDI Kota Mataram di PHDI NTB di Mataram, Minggu (6/11/2022).
Gagasan sayembara parade berbusana adat WHDI itu, sebut Rachmat, karena dia sangat peduli dengan keberlangsungan adat istiadat hingga kebudayaan yang menjadi tradisi umat Hindu di NTB. Selain itu, dia ingin tradisi dan kebudayaan itu tertanam di jati diri generasi muda Hindu.
“Merawat keberagaman dan toleransi beragama itu adalah semangat kita dalam merawat kebinekaan, yang terkandung dalam ajaran Pancasila,” ungkapnya sembari menyumbang Rp5 juta untuk WHDI NTB.
Dia minta keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara yang digariskan dalam ajaran Pancasila, diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Terutama dari rumah tangga, kampung, hingga saat hendak melaksanakan kegiatan beragama.
Sebab, dia mengklaim memperoleh informasi ada sebagian umat Hindu di NTB mulai terpapar paham radikalisme. “Saya yakin jika ibu-ibu yang bergerak mengamalkan ajaran Pancasila, para suami yang sempat terpapar paham radikalisme itu akan kembali ke ajaran Tri Hita Karana,” pesan Rachmat.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Prof. Gatot Dwi Hendro Wibowo, mengatakan, nilai ajaran Pancasila yang di dalamnya terdapat Ketuhanan Yang Maha Esa itu dipastikan sudah final. Menurut dia, filosofi kehidupan beragama sesuai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah umat yang mayoritas harus mengayomi yang minoritas.
“Kalau soal cara beragama boleh kita beda, tapi soal Ketuhanan itu adalah prinsip dasar yang harus dijunjung secara utuh. Supaya enggak ada lagi kita mengkafir-kafirkan seseorang, karena Pancasila itu landasan ideologi dalam berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Ketua Program Studi Doktoral Fakultas Hukum Unram itu menambahkan, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa yang mampu menciptakan kedamaian. Dulu orang tidak berani menguatkan Pancasila, tapi saat ini zaman keterbukaan dan demokrasi, sehingga Empat Pilar Kebangsaan harus terus ditanamkan dalam setiap individu.
Apalagi adanya fakta empat kali dilakukan amandemen UUD 1945, maka ada satu semangat beragama bangsa Indonesia yang hilang, yakni nilai kasih sayang. Karena itu tugas kita bersama mengembalikan konsep beragama sesuai dalam nilai luhur Pancasila adalah sosialis religious, dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Maka untuk mewadahi semangat nasionalisme gotong royong, caranya hanya dengan kembali kepada Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Serta terus membumikan Empat Pilar Kebangsaan seperti kali ini,” lugasnya. rul
