POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Kebijakan Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya; yang memerintah mengganti Kepala BKPSDM, Ketut Lihadnyana, dengan pejabat Pelaksana Teknis (Plt), didukung mitra kerjanya di DPRD Bali. Meski bukan hal luar biasa, tapi gebrakan untuk mereposisi Lihadnyana yang juga Penjabat Bupati Buleleng itu dipandang konstitusional. Gebrakan ini juga diminta sebagai momentum merapikan birokrasi Pemprov.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan, Pemprov memiliki banyak ASN berkualitas. Namun, kesempatan untuk mengabdi di posisi tertentu relatif terbatas. ‘’Ini orang ada banyak, tapi tidak difungsikan dengan sebaiknya,’’ sebutnya, Selasa (12/9/2023).
Selain Lihadnyana yang pejabat eselon 2, dia melihat ada beberapa posisi di bawah itu yang juga perlu segera diisi birokrat kompeten. Tidak lagi ada rangkap jabatan seperti situasi saat ini. ‘’Makanya harus disempatkan waktu untuk restrukturisasi atau mengisi kekosongan-kekosongan, sehingga pekerjaan pemerintah bisa berjalan dengan baik. Sebab, orangnya sudah ada semua,’’ urai politisi senior PDIP itu.
Lebih jauh disampaikan, manajemen untuk tidak menempatkan satu orang merangkap jabatan sebenarnya sudah ada. Deskripsi jabatan juga ada. Namun, bagaimana itu dapat berjalan efektif bila satu orang merangkap dua jabatan? Apalagi sebagai penjabat bupati yang keluar dari lingkungan kantor.
‘’Memang sekarang zaman online, tapi kan tidak optimal. Kalau bisa segera diisi yang kosong-kosong. Bukan level atas saja, yang di bawah kalau kosong ya diisi,’’ sarannya.
‘’Di mana pun itu, entah di pos mana, manajemen tidak akan jalan kalau orangnya tidak ada. Saya mendorong segera diisi,’’ tandasnya.
Anggota Komisi I, Wayan Gunawan, berpandangan kebijakan Pj. Gubernur Mahendra memang merupakan kewajibannya sebagai Penjabat Gubernur. Berpijak dari peristiwa ini, dia mencatat ada sejumlah pejabat di Pemprov Bali yang “perlu kejelasan” posisinya, baik secara struktural maupun administrasi. Sebab, ada birokrat yang masih menjabat Plt meskipun itu sebenarnya tidak boleh berlama-lama. Apalagi sampai terus-terusan diperpanjang.
‘’Misalnya Rumah Sakit Bali Mandara, atau RSJ Bangli. Itu kan diperpanjang berlama lama. Ini juga mesti dibenahi oleh Pj. Gubernur,’’ saran anggota Fraksi Golkar tersebut.
Apalagi, sambungnya, jika birokrat tersebut memegang jabatan sentral seperti Lihadnyana yang saat ini mengampu Penjabat Bupati Buleleng. Kesibukan dan kepadatan agenda kerja tentu sangat tinggi, apalagi di tengah tahun politik seperti sekarang.
“Ini bukan bersih-bersih, kesannya ada yang kotor. Menurut saya ini melanjutkan (kewajiban) sesuai konstitusional. Luar biasa terobosan Pj. Gubernur,” puji politisi asal Bangli itu.
Anggota Komisi I lainnya, Ketut Jualiarta, juga menyuarakan dukungan atas terobosan Pj. Gubernur Mahendra. Menurutnya, merapikan birokrasi di Pemprov itu layak diapresiasi. Dia yakin Pj. Gubernur punya pertimbangan matang sebelum memutuskan seperti itu.
“Lagipula itu bagus untuk memberi pemerataan tanggung jawab kepada ASN di Pemprov. Jangan satu orang mendapat beban berlebih (dengan mengemban dua jabatan sekaligus), sedangkan yang lain lebih ringan,” ucap Ketua Fraksi Gerindra tersebut.
Pendapat senada dilontarkan anggota Komisi I lainnya, Dewa Nyoman Rai. Politisi PDIP itu sangat mengapresiasi kebijakan Pj. Gubernur Mahendra, karena memang berkelindan dengan ranah kepegawaian. “Untuk kepegawaian itu kan memang prerogatif (Pj) Gubernur sebagai eksekutif. Saya sangat apresiasi kebijakan itu. Sejauh untuk kepentingan melayani masyarakat Bali, kami selalu mendukung penuh,” tegas politisi asal Buleleng ini.
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, ada pertemuan dan ramah tamah kepala OPD Pemprov Bali dengan Pj. Gubernur Mahendra di Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (11/9/2023) lalu. Kehadiran Kepala BKPSDM Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, dalam pertemuan membuat Pj. Gubernur Mahendra terkejut karena Lihadnyana juga mengampu Penjabat Bupati Buleleng.
Dia kemudian minta posisi Lihadnyana sebagai Kepala BKPSDM segera diganti Plt. Asisten 3 Setda Provinsi Bali, Dewa Made Sunarta, disebut-sebut sebagai pengganti Lihadnyana. Mahendra berpandangan Lihadnyana harus melepas jabatan struktural di Pemprov, agar bisa konsentrasi dan fokus mengurus Buleleng. hen
