Puspa Negara : Ganjil-Genap Hanya Bikin Ruwet

  • Whatsapp
PRAKTISI pariwisata, Wayan Puspa Negara. foto: ist

MANGUPURA – Selain diminta dievaluasi kembali oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, aturan ganjil-genap ini juga dikritisi tokoh masyarakat. Praktisi pariwisata, Wayan Puspa Negara berpendapat, jika tujuanya untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sepertinya penggunaan model ganjil-genap pada kendaraan ini akan membikin situasi tambah ruwet.

Karena saat ini masyarakat sudah ruwet, justru yang diperlukan saat ini adalah memperkuat protokol kesehatan dan memantik pergerakan ekonomi. ‘’Saya lebih cenderung dilakukan razia prokes berupa pembinaan dan edukasi,” kata Puspa Negara melalui pesan singkat WhatsApp kepada Pos Bali (posmerdeka.com), Minggu (19/9/2021).

Bacaan Lainnya

Dia berharap, sebelum membuat kebijakan pemerintah seyogyanya juga peka terhadap psikososial masyarakat. Pemerintah sebaiknya lebih fokus dan mengutamakan kegiatan yang bisa menenangkan rakyat yang sudah terhimpit ekonomi karena tak ada penghasilan.

Kata dia, lebih baik aksi humanis berupa reward- insentive bagi masyarakat yang taat prokes. Pihaknya juga berharap ada perbedaan penerapan PPKM di daerah destinasi wisata dengan non destinasi. Terutama, kata dia, menyangkut jam buka dilonggarkan hingga pukul 23.00.

‘’Dine-in diberikan makasimal 50% untuk tempat makan open air/garden restaurant,’’ imbuh mantan anggota DPRD Badung ini. Dia menilai ini sejalan dengan upaya menyambut open border dari perspektif tata caranya yang lebih efektif adalah kampanye prokes lebih massif.

Baca juga :  SE Gubernur Koster Terkait Tenun Endek Diapreasi

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat dari Desa Legian, Kuta, Badung, I Made Sada Dego, menilai pemberlakuan aturan ganjil-genap kurang efektif. Karena, masyarakat Legian Kuta sangat bergantung dengan adanya pariwisata, dan dengan adanya pemberlakuan kendaraan bernomor ganjil-genap dikhawatirkan membuat enggan wisatawan berkunjung ke daerah tempat wisata. Efeknya tentu masyarakat Legian semakin sulit lagi mencari pendapatan.

‘’Harapan hidup masyarakat Legian bergantung pada pariwisata, apalagi masyarakat Legian sangat terpukul akibat ditinggal para pengusaha pariwisata begitu saja. Jadi saya harapan kebijakan kendaraan ganjil-genap mohon dikaji kembali,’’ harap Bendahara DPD Partai Demokrat Bali ini, ketika ditemui pada Sabtu (18/9/2021).

Menurut Sada Dego, pemberlakuan kendaraan berplat ganjil genap di era pandemi dirasakan kurang tepat, dan memang belum saatnya penerapan tersebut diberlakukan. Sebab pihaknya menilai kondisi lalu lintas di area Legian-Kuta masih dikendalikan oleh para petugas.

Lagipula, dengan dibukanya border belum tentu pariwisata Bali langsung ramai, pastinya wisatawan akan mempersiapkan diri dulu untuk berwisata ke Bali, dan pelaku pariwisata pun sudah pasti juga akan berbenah dulu mempersiapkan prokes demi mencegahnya penyebaran virus.

“Kita di Desa Legian pun mempunyai kebijakan khusus bagi pengunjung pantai harus memiliki QR code aplikasi PeduliLindungi. Hal ini sebagai bentuk dukungan kita dalam mendukung pemerintah sekaligus juga melindungi masyarakat kami dari tertularnya Covid-19. Bahkan kesiapan para pelaku pariwisata di Legian rata-rata sudah mengantongi Sertifikat CHSE, artinya mereka sudah siap buka,’’ ungkap Kelian Adat Banjar Legian Kaja itu. alt/nan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.