POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Kenyataan adanya silang pendapat di publik soal kelayakan seorang figur untuk dipilih jadi presiden, dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah adanya “sindrom jatuh cinta” pemilih kepada sosok tertentu, yang membuat jadi kurang rasional dalam menentukan pilihan.
“Kalau sudah suka dengan nilai personal seorang calon, kita mudah terjebak dengan selera sendiri, kayak jatuh cinta. Akhirnya ya jadi tidak objektif,” cetus akademisi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Dr. Nyoman Subanda, Jumat (28/7/2023).
Subanda dimintai tanggapan terkait mulai naiknya tensi perbincangan politik di masyarakat, terutama dalam menilai sosok calon presiden terbaik atau paling ideal. Saat ini ada tiga nama menonjol sebagai calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Perbantahan di kalangan pendukung masing-masing calon, terutama di media sosial, dominan menjadi saling serang sisi personal, alih-alih kapabilitas calonnya.
Situasi semacam itu, menurut Subanda, karena begitu cairnya parameter mengukur kualitas calon di mata publik. Jadi, antara satu pendukung dengan pendukung tidak menggunakan kacamata yang sama untuk menilai jagoan sendiri dan lawannya.
Dia menguraikan, cara paling mudah mengukur kualitas calon adalah dengan melihat rekam jejak di ranah politik. Namun, ada sedikit perbedaan di ranah eksekutif dan legislatif. Untuk eksekutif, sebutnya, indikatornya cukup banyak.
“Kalau di eksekutif seperti jadi bupati atau gubernur, dia itu posisinya manajer, maka kepemimpinannya yang diukur. Misalnya apakah bisa jadi sumber pemersatu di birokrat untuk good governance? Kalau birokratnya korup, berarti dia gagal dalam manajemen pemerintahan misalnya,” papar Subanda.
Untuk di ranah legislatif sedikit berbeda, karena kerja legislatif diukur kolektif. Mengukurnya bisa dengan seberapa banyak undang-undang yang dibuat, terutama dari inisiatif Dewan. Atau berapa banyak membuat regulasi yang substansinya benar-benar berpihak ke rakyat. Sisi pribadinya juga dapat diukur, antara lain seberapa mampu individu itu memperjuangkan ide atau mengawal aspirasi dan kebutuhan konstituen di dapilnya.
“Atau bisa juga dilihat seberapa kuat anggota Dewan itu jadi simbol di dapilnya, bisa dipercaya atau tidak, atau layak diteladani atau tidak,” ungkapnya.
Mengenai komparasi rekam jejak Ganjar dan Anies sebagai gubernur dengan dinamika sosial politik berbeda –para bupati/wali kota di DKI Jakarta ditunjuk Gubernur dari unsur PNS yang menjamin ketundukan, sedangkan di Jawa Tengah harus melalui pilkada dan punya hak otonomi daerah–, menurut Subanda tidak masalah. Menilainya bisa dengan penggunaan anggaran, indeks kemiskinan, tingkat pengangguran dan lain-lain. Meski tidak sama persis, tapi masih bisa diukur baik secara kuantitatif dan kualitatif.
Masalahnya, kata Subanda, publik mudah terjebak pada “prestasi” yang dilihat ada karena persepsi pribadi. Ketika menilai dengan “perasaan’, maka hasilnya akan sangat subjektif, bias, dan tidak akan mendapat titik temu. Selain itu, sambungnya, sisi personal calon juga dinilai, dan ini yang rentan membuat terjebak dengan selera sendiri. Orang hanya melihat sisi bagusnya, tidak mau melihat kelemahan dari sisi lain.
“Pretasi calon itu ngukurnya harus multidimensi, dari berbagai angle (sudut). Anies, Ganjar atau Prabowo apa prestasinya? Ini kan nggak jelas juga, karena yang diukur itu manusianya yang ada perilaku dan ucapan (bukan rekam jejaknya). Tidak salah sih, tapi tidak objektif, hanya membenarkan opini yang dibangun sejak awal,” jelasnya. Dia berharap media ikut memberi edukasi ke publik agar lebih jeli melihat rekam jejak calon. Jika tidak, perdebatan akan berputar di sisi personal tanpa adu gagasan. “Padahal yang kita cari itu orang yang mampu memimpin negara dengan beragam persoalan dan kepentingan, bukan sekadar perasaan,” pungkasnya. hen
