Proses PTSL Terantuk Masalah, Warga Banjar Malet Mengadu ke DPRD

  • Whatsapp
WARGA Banjar Malet Mengadu ke DPRD Bangli terkait proses PTSL, Senin (15/2/2021). Foto: gia
WARGA Banjar Malet Mengadu ke DPRD Bangli terkait proses PTSL, Senin (15/2/2021). Foto: gia

BANGLI – Terjadi masalah dalam program penyertifikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Banjar Malet Tengah, Desa Tiga, Kecamatan Susut. Salah satu warga, keluarga besar Nengah Carpa, menemui kendala dalam penyertifikatan pekarangan rumah yang berstatus PKD. Persoalan itu diadukan ke DPRD Bangli, yang memfasilitasi penyelesaian tersebut, Senin (15/2/2021).

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangli dan perwakilan keluarga dari Banjar Malet Tengah. Dari Kantor BPN Bangli dihadiri Kasi Hubungan Hukum Kantor BPN Bangli, I Wayan Sukarja.

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan itu, I Nengah Carpa yang mengaku mewakili keluarga besarnya berkata ada ganjalan saat penyertifikatan pekarangan rumah yang berstatus PKD. Kata dia, setelah turunnya sertifikat, yang tercantum hanya namanya sendiri, padahal PKD tersebut dihuni keluarga besar. Ini mengundang pertanyaan dari keluarganya. “Sertifikat atas nama desa adat, dan di kolom petunjuk hanya nama saya yang muncul,” sebutnya.

Dia berharap agar sertifikat tersebut bisa diperbaiki, sehingga ke depan tidak menjadi bibit konflik keluarga. Bila itu bisa diubah, semuanya bisa  dicantumkan dalam sertifikat. “Saya tidak ingin disebut menghilangkan hak keluarga saya, terlebih keluarga kami yang ada di rantauan,” tegasnya.

Baca juga :  Aneka Satwa “Natab Banten” Tumpek Kandang di Bali Safari Park

Selain itu, dia juga mempertanyakan status tanah ayahan desa yang ditengarai bisa diubah menjadi hak milik. Persoalan ini juga ada terjadi di desa adat. Padahal, secara kewilayahan, status tanah tersebut adalah ayahan desa. “Maka dari itu saya juga datang bersama keluarga, agar ke depan tidak ada persoalan di keluarga,” imbuh I Wayan Mujana, warga lainnya.

Menjawab pertanyaan warga, Wayan Sukarja menyebutkan, persoalan itu masih dalam proses, sehingga masih dimungkinkan untuk diubah sesuai kesepakatan keluarga dan ada rekomendasi desa adat. “Bagi masyarakat yang belum juga mengerti terkait proses penyertifikatan, agar datang langsung ke kantor BPN Bangli. Kami siap memberi penjelasan yang diperlukan,” jelasnya.

Untuk program PTSL tahun 2021 di Bagli, ucapnya, hanya melanjutkan bidang tanah yang sudah terdata tapi belum sampai menjadi sertifikat. Dalam PTSL ini disebut tidak ada yang mengubah. BPN hanya mencatat dan mengadministrasikan tanah, orang, atau badan sebagai subjeknya dengan catatan tidak ada masalah. “Pencatatan kami dilakukan sesuai permohonan dalam dokumen,” bebernya.

I Ketut Suastika menambahkan, secara teknis penyertifikatan tersebut tidak ada masalah. Sesuai pemaparan BPN, tidak masalah mengubah asalkan sesuai dengan kesepakatan keluarga dan ada rekomendasi dari pihak desa adat. Namun, jika muncul persoalan, diharapkan juga harus ditelusuri. Apa yang  menjadi pertanyaan warga, urainya, karena prosesnya belum final. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.