DENPASAR – Koordinator Staf Khusus Presiden, AAGN Ari Dwipayana, bertemu dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster; Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra di Jayasabha, Denpasar, Minggu (6/9).
Dalam kesempatan itu, Ari Dwipayana menyampaikan, Presiden Joko Widodo tetap menjadikan penanganan krisis kesehatan dalam pengendalian Pandemi Covid-19 sebagai prioritas. Namun demikian, upaya-upaya menggerakkan kembali sektor perekonomian juga perlu terus dilakukan.
Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi Bali perlu menjaga keseimbangan antara menginjak “gas dan rem” dengan takaran yang tepat. Pertimbangan kapan harus menginjak gas dan kapan menginjak rem, harus diputuskan secara seksama dengan tetap menjadikan pertimbangan data dan informasi yang akurat sebagai basis pembuatan keputusan.
‘’Presiden Jokowi dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju memberikan perhatian khusus bagi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Bali,’’ katanya.
Berdasarkan data penanganan krisis kesehatan pada Sabtu (5/9), angka positif rate di Bali sebesar 17,2 persen atau masih berada dibawah rata-rata nasional yang mencapai 24,3 persen. Sedangkan case fatality rate atau tingkat fatalitas kasus di Bali sebesar 1,6 persen, yang artinya juga di bawah rata-rata nasional sebesar 4,2 persen.
Demikian juga dengan angka case recovery rate atau tingkat kesembuhan pasien di Bali mencapai 81,1 persen atau lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar 70,6 persen. Terkait angka sembuh, Bali ada diperingkat 9 nasional. Kendati dari data tersebut menunjukan Bali masih lebih baik dari rata-raata nasional, pihaknya mengingatkan kemampuan Bali melandaikan kurva Covid-19 akan menentukkan kecepatan pemulihan ekonomi Bali yang mengalami kontraksi cukup dalam. ‘’Perhatian khusus diberikan pemerintah Pusat pada ekonomi Bali, mengingat Provinsi Bali mengalami kontraksi ekonomi dalam dua kuartal terakhir,’’ tegasnya.
Lanjutnya, pada kuartal I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi minus 1,14 persen saat ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen. Sedangkan pada kuartal II perekonomian Bali mengalami kontraksi paling dalam dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia minus 10,98 persen, saat perekonomian nasional terkontraksi minus 5,32 persen.
Selain Bali, tercatat ada 5 provinsi lainnya yang juga mengalami kontraksi cukup dalam (secara berturut-turut). Provinsi DKI Jakarta yaitu minus 8,22 persen, Provinsi Banten (minus 7,40 persen), Provinsi DI Yogyakarta (minus 6,74 persen), Provinsi Kepulauan Riau (minus 6,66 persen) dan Provinsi Jawa Barat (minus 5.98 persen).
‘’Posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia serta hub utama pariwisata Indonesia, membuat penanganan Covid-19 di Provinsi Bali semakin penting dan mendesak. Anjloknya ekonomi Bali berdampak pada daerah daerah lain. Banyak aktivitas perekonomian di daerah lain yang terkait pariwisata Bali terkena dampak atas penurunan aktivitas pariwisata di Bali,’’ paparnya.
Ari Dwipayana mengingatkan, berdasarkan hasil survei yang diperoleh pihaknya, terlihat masih adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat kelas menengah, untuk bepergian, berbelanja dan berwisata. Mereka enggan berwisata karena merasa tidak aman dan khawatir tertular Covid-19.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali dan juga pelaku industri pariwisata untuk membangun safe travel. “Sebagian besar wisatawan domestik yang akan ke Bali pasti memakai moda transportasi udara. Maka perlu diyakinkan bahwa penggunaan transportasi udara aman dari Covid. Begitu juga dengan semua unsur pendukung kegiatan pariwisata harus dipastikan aman dari Covid. Transportasi, hotel dan destinasi wisata harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga wisatawan merasa aman untuk berkunjung ke Bali,” ujarnya 023/003
