Polemik Tanah Pasar Gianyar, Golkar Dorong Pemkab Gianyar Buka Ruang Mediasi

  • Whatsapp
PERTEMUAN Ketua DPD Golkar Gianyar bersama Fraksi Golkar DPRD Gianyar. Foto: ist
PERTEMUAN Ketua DPD Golkar Gianyar bersama Fraksi Golkar DPRD Gianyar. Foto: ist

GIANYAR – Mengakhiri polemik antara Desa Adat Gianyar dengan Pemkab Gianyar terkait tanah Pasar Umum Gianyar, Fraksi Golkar DPRD Gianyar mengajak kedua pihak untuk melakukan dialog. Pemkab Gianyar juga diminta untuk membuka ruang mediasi tersebut.

Ketua DPD Golkar Gianyar, Kadek Era Sukadana; didampingi Fraksi Golkar DPRD Gianyar yakni Made Suteja, I Made Togog, I Wayan Arjono, I Wayan Sudarta, dan IGN Anom Masta, Minggu (21/2/2021) mengatakan, polemik tersebut harus segera diakhiri dengan dialog. Sukadana berkata menginstruksi kepada Fraksi Golkar DPRD Gianyar untuk menyikapi polemik tersebut. “Intinya kami netral, kami hanya ingin persoalan bisa diselesaikan dengan senyum, yaitu dengan dialog. Jika ada dialog, di situ pasti ada solusi,” ucapnya di kantor DPD Partai Golkar Gianyar. 

Bacaan Lainnya

Ketua Fraksi Golkar DPRD Gianyar, I Made Suteja, menyatakan pandangan senada. Kata dia, polemik ini merupakan fenomena sosial yang harus disikapi secara bersama-sama. “Fraksi Golkar telah mencermati, mengkaji, dan mendiskusikan dengan berbagai pihak. Fraksi Golkar berpendapat baik Pemkab Gianyar dan Desa Adat Gianyar mempunyai hak yang sama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah pasar tersebut,” jelasnya.

Terkait keinginan Desa Adat Gianyar untuk difasilitasi mediasi dengan Pemkab Gianyar, kata Suteja, Fraksi Golkar mengharap Pemkab Gianyar membuka ruang mediasi. Dengan adanya mediasi, pihaknya berharap bisa dirumuskan solusi untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tanah Pasar Umum Gianyar tersebut. “Ini harus cepat dilakukan, sehingga didapat langkah atau solusi untuk penyelesaian,” imbuhnya.

Baca juga :  Yang Tidak Pakai Masker, Dilarang Masuk Kawasan Penatih

Dia mendaku hadir bukan untuk mencari yang salah maupun yang benar, apalagi Desa Adat Gianyar maupun Pemkab Gianyar memiliki hak yang sama untuk mengajukan klaim atas tanah tersebut. Suteja menegaskan ingin kedua belah pihak bisa duduk bersama tanpa saling mencari-cari kesalahan. “Posisi kami di tengah-tengah. Karena pemerintah itu kan ada eksekutif dan legislatif, jadi kami dari legislatif ingin agar persoalan ini segera selesai demi kenyamanan masyarakat,” pesannya.

Jika Desa Adat Gianyar berdasarkan keinginan dan persetujuan warga mengajukan permohonan hak milik atas tanah tersebut, dia menyatakan mendukung sepenuhnya. Pertimbangan, desa adat berhak mengajukan permohonan hak milik karena sekarang sudah menjadi subjek hukum sejalan dengan Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat di Bali. Juga sejalan dengan kebijakan Pemprov Bali maupun Pemkab Gianyar dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemajuan desa adat di Bali.

“Bila permohonan hak milik itu disetujui, kami Fraksi Golkar mendukung Desa Adat Gianyar untuk memberi izin pengelolaan tanah kepada Pemkab Gianyar,” serunya menandaskan. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.