Polemik Tanah Pasar Gianyar, Desa Adat Ingin Diselesaikan dengan Musyawarah Mufakat

  • Whatsapp
BENDESA Adat Gianyar, Dewa Made Swardana (nomor 2 dari kiri) didampingi Manggala Saba Desa Adat Gianyar, Ketua PPA dan kelian banjar. Foto: adi
BENDESA Adat Gianyar, Dewa Made Swardana (nomor 2 dari kiri) didampingi Manggala Saba Desa Adat Gianyar, Ketua PPA dan kelian banjar. Foto: adi

GIANYAR – Desa Adat Gianyar sangat mengapresiasi revitalisasi Pasar Umum Gianyar untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Adat Gianyar. Karena itu, Desa Adat Gianyar sangat terbuka untuk dialog dalam menyelesaikan polemik tanah Pasar Umum Gianyar. Hal itu ditegaskan Bendesa Adat Gianyar, Dewa Made Swardana, didampingi Manggala Saba Desa Adat Gianyar, Ketua PPA dan kelian banjar, Rabu (17/2/2021).

Lebih lanjut Dewa Swardana berkata, Desa Adat Gianyar ingin menyelesaikan polemik tanah Pasar Umum Gianyar dengan musyawarah dan mufakat sehingga masalah ini akan selesai dengan tuntas. Berbeda dengan penyelesaian dengan jalur hukum, pasti akan ada menang dan kalah. Itu nantinya akan meninggalkan jejak tidak baik terhadap desa adat dan pemkab. ‘’Mari kita selesaikan polemik ini dengan musyawarah dan mufakat, agar selesai dengan tuntas,’’ pintanya.

Bacaan Lainnya

Dewa Swardana berharap, mudah-mudahan semua pihak ingin menyelesaikan masalah ini. Kalau masalah sudah selesai, apapun yang dilakukan pasti punya legalitas. ‘’Kalau masih ada permasalahan, legalitasnya sudah pasti akan dipertanyakan,’’ ujarnya.

Untuk itu, Dewa Swardana meminta krama agar hati-hati dalam menyampaikan pendapat. Untuk krama, ada mekanisme dalam menyampaikan pendapat, yang sudah diatur dalam awig-awig desa. Begitu juga dengan pejabat, agar melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang ada. ‘’Saya kira semua pejabat mempunyai fungsi untuk memediasi, sehingga polemik ini bisa diakhiri,’’ ungkapnya.

Baca juga :  Bank BPD Bali Bangkitkan Geliat Pariwisata

Menurutnya, apa yang dilakukan prajuru desa, tidak ada niat ngerecokin. Tetapi, hanya memiliki keinginan supaya tetap mendapatkan pengakuan atas tanah Pasar Umum Gianyar, dengan mensertifikatkannya. Nantinya, kalau desa adat sudah mendapatkan sertifikat, silakan Pemkab Gianyar memakainya dengan mengajukan hak pakai.

‘’Kita hanya ingin pengakuan kalau tanah pasar itu merupakan tanah desa adat. Karena itu kita ingin mensertifikatkan. Silakan Pemkab Gianyar mengajukan hak guna pakai. Kalau tidak percaya kita siap menghaturkan upasaksi,’’ tegasnya.

Desa Adat Gianyar kata dia tidak akan minta lebih. Dengan sudah cukup dengan diberikan mengelola senggol dan parkir. ‘’Keinginan mensertifikatkan tanah pasar, bukan ada keinginan untuk menguasai Pasar Gianyar, tetapi hanya sebatas mendapatkan pengakuan, kalau tanah itu adalah tanah PKD. Diberikan mengelola senggol dan parkir, bagi kami sudah cukup,’’ jelasnya.

Terkait langkah mohon perlindungan hukum ke Kapolda Bali, Dewa Swardana menjelaskan tujuannya. Pertama, aparat Polda Bali supaya mengetahui permasalahan yang ada di Desa Adat Gianyar. Kedua, supaya mendapatkan perlindungan hukum seadil-adilnya. Dan yang ketiga, mengharapkan kepada Polda Bali untuk bisa memediasi, dengan membangun dialog.

‘’Kita sangat harapkan aparat dari Polda Bali bisa melakukan mediasi antara Desa Adat Gianyar dan Pemkab Gianyar. Cara itu yang terbaik untuk penyelesaiannya,’’ ungkapnya.

Sejatinya, Desa Adat Gianyar, kata Dewa Swardana, berharap agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa memediasi. Namun, sayangnya upaya yang dilakukan BPN tidak berhasil, karena pihak Pemkab Gianyar tidak hadir dalam undangan mediasi yang dilakukan BPN. ‘’Kita ingin masalah ini selesai, dengan dimediasi BPN. Tetapi wakil dari pemkab tidak hadir, sehingga mediasi tidak bisa dilakukan,’’ ujarnya.

Baca juga :  Bali Safari and Marine Park dan Tirta Empul Nyatakan Siap Buka

Karena mediasi tidak bisa dilakukan, disamping juga karena pemkab atas nama bupati yang suratnya ditandatangani oleh Sekda Gianyar, bersurat ke BPN, untuk tidak mengindahkan surat tindaklanjut pensertifikatan tanah Pasar Umum Gianyar yang diajukan Desa Adat Gianyar. Karena itu, BPN meminta desa adat untuk menggugat ke pengadilan.

‘’Setelah mendapatkan surat dari BPN agar desa adat menggugat ke Pengadilan. Kami bersurat ke BPN, menanyakan dasar hukum menggugat Pemkab Gianyar, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari BPN,’’ tegasnya.

Dewa Swardana kembali mengajak untuk membangun dialog atau mediasi, sehingga polemik tanah Pasar Umum Gianyar berakhir dengan musyawarah dan mufakat. ‘’Mari kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat, untuk kemajuan Gianyar,’’ pungkasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.