INTERNAL PDIP sangat dinamis mengisi ruang wacana politik membincang kandidasi Gubernur untuk diusung pada Pilgub Bali 2024. Isu terbaru, kompetisi kubu I Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta menghangat, karena pernyataan Pembina Jaga Baya Pasek Kabupaten Badung, I Wayan Regep, Selasa (6/12/2022).
Mengklaim menyuarakan aspirasi semeton Pasek di Kecamatan Mengwi, anggota Fraksi PDIP Badung itu ingin Giri Prasta, yang juga Ketua Semeton Pasek Provinsi Bali, diorbitkan menjadi calon Gubernur dari PDIP. Alasannya, Giri selalu eling kepada pasemetonan, bahkan masyarakat Bali. Regep menyinggung salah satu kewajiban semeton Pasek dalam bhisama (fatwa) adalah sutindih (membela) kepada pasemetonan. Pernyataan ini terkesan tandingan atas manuver sejumlah anggota Fraksi PDIP Badung yang mendukung Koster dua periode, pekan lalu.
Dalam komunikasi politik, dukung-mendukung wajar saja. Memuji seseorang dan dilegitimasi dengan figur besar di masa lampau, juga bukan hal baru. Hanya, makin lama makin hiperbol alias lebay. Gaya hiperbol juga pernah dilakukan Ketua MDA Denpasar, AA Ketut Sudiana, yang memuji Gubernur Koster sebagai reinkarnasi Mpu Kuturan, saat pidato usai peletakan batu pertama pembangunan Kantor MDA Denpasar, Sabtu (29/8/2020). Koster disanjung sangat memperhatikan budaya dan adat Bali, serta mampu menyatukan sekte di Bali, yang ditransformasikan dengan penataan desa adat.
Mungkin bagi kalangan kelas menengah dan terdidik, isu sektarian semacam ini dianggap sekadar sifat kekanak-kanakan. Namun, berbeda ceritanya di kalangan bawah, terutama di kelompok yang memang secara asali beda soroh (golongan).
Meminjam pendapat sosiolog Lewis Coser, perang wacana dalam konteks memperebutkan rekomendasi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, termasuk konflik nonrealistis. Konflik model ini didorong keinginan irasional dan cenderung bersifat ideologis, serta sebagai cara mempertegas identitas satu kelompok. Situasi ini berpotensi melebarkan potensi pemisahan sosial di masyarakat sebagai homo conflictus, yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan sehingga terjadi persinggungan.
Yang acapkali jadi bahan diskusi di publik adalah, mengapa PDIP sebagai partai hegemonik di Bali seakan membiarkan berpunggungan kedua kadernya berlarut-larut? Dengan getir, seorang kader senior PDIP di Bali berucap “dunia akan kiamat jika Giri dan Koster dipaksa satu paket dalam Pilgub”. Pesannya terang: ketegangan sudah mencapai titik “tidak akan bisa rujuk”, karena perbedaan sejumlah hal bersifat ideal dan personal.
Bahwa PDIP akan dapat kerugian moral dan elektoral dari guncangan politik sektarian ini, pastilah itu. Cuma, kerugian terbesar justru sangat mungkin diderita masyarakat Bali, yang dirangsang untuk terkotak-kotak demi syahwat politik elitenya. Di satu titik mereka seakan “tersadarkan” ada bhisama leluhur soal menjaga persatuan soroh, tapi pada saat yang sama “kesadaran palsu” itu membuat situasi rentan menegang dalam melihat kelompok lain.
Pernyataan mengatasnamakan soroh juga dapat dibaca sebagai serangan ideologis dan politis secara imajinatif kepada kelompok lain. Meski secara umum homogen, masyarakat Bali tetap termasuk dalam masyarakat rentan, karena tingginya tingkat segregasi sosial berbasis identitas golongan. Identitas kolektif jamak jadi mekanisme mobilisasi konflik.
Ingat, polarisasi gegara politik identitas tidak mudah dilupakan. Residu Pilpres 2014 bahkan tercecer hingga kini dengan sebutan dehumanisasi “Cebong”, “Kampret”, dan “Kadrun” di media sosial, yang takkan terhapus jejak digitalnya. Dalam batas tertentu, hal mirip terjadi di media sosial antara loyalis Giri dan Koster, bahkan sejak tahun 2019.
Dengan populasi sekira 60 persen dari jumlah seluruh penduduk di Bali, hanya politisi bebal tidak ingin berkongsi dengan semeton Pasek untuk kepentingan elektoral. Tetapi, ketika dilakukan vulgar dan demonstratif, komunikasi politik itu sangat rentan melahirkan deklarasi tandingan dari soroh lain. Dalam skenario terburuk, masing-masing soroh yang direkrut menjadi pendukung salah satu kubu, akan ikut menyitir bhisama yang mengglorifikasi kelompoknya. Dan, sangat mudah terpeleset dimaknai sebagai upaya menantang, sekurang-kurangnya mereduksi, kebesaran soroh lain.
Secara komunikasi massa, menarik juga mengamati komentar warganet di media sosial. Meski sebagian terbelah menjadi pendukung Koster dan Giri dengan segala argumentasinya, sebagian mulai ada yang sebal dengan berita konflik macam ini. Semua komentar di kelompok ini berhulu ke opini bahwa “siapa pun direkomendasi Mega, toh kita akan segini-gini saja”.
Hanya, perlu dipahami, meminjam pendapat sosiologi konflik George Simmel, konflik juga memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan sosial yang diakibatkan. Kabar baik lainnya, konflik internal akan menyadarkan anggota kelompok ada keterpisahan di antara mereka, sehingga menciptakan kesadaran kelompok dalam sistem yang lebih besar. Hanya, menuju ke titik ini diperlukan jiwa besar dari elite yang didorong dan, terutama, dari masing-masing pendukung militan.
Selain itu, situasi tanpa konflik terbuka di publik (terutama di media) bukan berarti stabilitas organisasi aman-aman saja. Konflik dapat berfungsi sebagai sistem penyeimbangan. Perasaan bermusuhan (hostile feeling) yang bergeser jadi perbuatan bermusuhan (hostile behavior) sebagai pemicu konflik, justru dapat mengindikasikan kekuatan dan stabilitas suatu hubungan, mengekspresikan naluri permusuhan, dan menyelesaikan tujuan yang berseberangan (Bartos & Weher, 2003).
Sebagai penutup, jangan sampai Pilgub DKI 2016, yang dituding pilgub paling brutal oleh banyak pengamat politik akibat politik identitas, menular dan reinkarnasi di Pilgub Bali 2024. Ingat, Bali ini kecil, jangan sampai terpecah-pecah pula. Mpu Kuturan berjuang menyatukan sekte di Bali, pongah dan beranikah kita merusak warisan itu demi nafsu kekuasaan? Gus Hendra
