Perbesar Anggaran Hibah untuk Gencarkan Padat Karya, Wujud Jalankan Instruksi Presiden

  • Whatsapp
Utami Dwi Suryadi dan IGK Kresna Budi. Foto: hen
Utami Dwi Suryadi dan IGK Kresna Budi. Foto: hen

DENPASAR – Instruksi Presiden Jokowi agar APBD digunakan untuk memberi pekerjaan ke masyarakat dalam bentuk memperbanyak program padat karya, mendapat dukungan dari DPRD Bali. Agar program padat karya benar-benar menyentuh masyarakat, legislatif menilai salah satu caranya yakni anggaran hibah yang difasilitasi anggota DPRD ditingkatkan nilainya dalam APBD. Sebab, dalam APBD saat ini nilainya menyusut.

Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, berkata Pemprov Bali seyogianya lekas mengeksekusi instruksi Presiden itu. Dia menilai selama ini APBD Provinsi Bali lebih banyak tersedot ke penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, belum maksimal di bidang ekonomi. “Kami mendukung sekali kebijakan padat karya itu. Program besar Pak Gubernur sesuai visi dan misinya itu ditunda dulu, dijalankan tahun depan jika kondisi ekonomi sudah bagus,” ucapnya, Minggu (18/4/2021).

Bacaan Lainnya

Salah satu bentuk penjabaran padat karya, sebutnya, yakni dengan meningkatkan anggaran hibah yang difasilitasi anggota DPRD. Alasannya, hibah itu disalurkan ke masyarakat dalam bentuk proyek fisik yang dapat menghadirkan lapangan kerja. Misalnya hibah untuk pembangunan pura, kata dia, berarti ada belanja bahan bangunan, dan ada warga yang terserap sebagai tenaga kerjanya.

“DPRD itu kan kepanjangan tangan eksekutif juga, bantuan hibah dapat diserap UMKM di dapil masing-masing. Sama-samalah kerja eksekutif dan legislatif,” ulas politisi Partai Golkar itu.

Baca juga :  11 Kelompok Tani Dibagikan Alat Pertanian

Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi 2, Utami Dwi Suryadi, juga menilai salah satu bentuk pengejawantahan instruksi Presiden terkait program padat karya dengan memperbesar anggaran hibah. Dia mengklaim jika anggaran hibah difasilitasi anggota DPRD tidak dipangkas eksekutif, penyerapan APBD untuk padat karya bisa lebih optimal berjalan. “(Penyaluran) hibah itu kan bentuk padat karya. Makanya jangan dianggap membebani (keuangan daerah), itu semua kan untuk masyarakat. Kenapa kemarin malah dipotong?” seru politisi Partai Demokrat tersebut.

Penyaluran dana hibah, jelasnya, juga menghadirkan efek berganda secara ekonomi dengan adanya pembelian bahan, upah tukang dan sebagainya. Dan, ucapnya, manfaatnya akan kian terasa ketika masa pandemi seperti sekarang. Sebab, para tenaga kerja yang kena PHK atau dirumahkan akibat usahanya tutup, dapat diserap dalam program padat karya. Eksekutif, cetusnya, jangan fokus kepada bentuk proyek semata.

Bukankah anggota DPRD Bali masih mendapat fasilitas hibah di APBD? “Iya, masih dapat, tapi nilainya dipotong jauh. Selain itu, banyak proposal masyarakat yang sebelumnya sudah diproses, sekarang tidak bisa dicairkan. Bahasa eksekutif itu ‘ditunda’ di anggaran induk, jangan sampai hilang nanti di anggaran perubahan. Prinsipnya, jangan alergi beri hibah ke masyarakat,” sergahnya.

Dikutip dari detik.com, Presiden Jokowi pada Kamis (16/4/2021) memberi instruksi kepada kepala daerah agar APBD bisa memberi pekerjaan kepada masyarakat lapisan bawah. Caranya dengan memperbanyak program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja sambil menunggu pemulihan ekonomi sepenuhnya. Perbaikan jalan, perbaikan irigasi atau sekolah, semua harus padat karya. “Segera eksekusi belanja sosial, bantuan sosial, rakyat menunggu dan membutuhkan,” seru Presiden. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.