Pensertifikatan Tanah di Pejeng Dijegal, Bendesa-Perbekel Dituding Khianati Kesepakatan Damai

  • Whatsapp
WARGA Desa Pejeng, Tampaksiring mendatangi kantor Bupati Gianyar. Foto: adi
WARGA Desa Pejeng, Tampaksiring mendatangi kantor Bupati Gianyar. Foto: adi

GIANYAR – Keinginan warga Desa Adat Jro Kuta Pejeng, Desa Pejeng, Tampaksiring menyertifikatkan tanah tebanya tak berjalan mulus. Keinginan 70 warga itu tak terjegal sikap Perbekel Pejeng, Tjok Gede Kusuma Yuda; dan Bendesa Adat Jro Kuta Pejeng, Cokorda Gde Putra Pemayun, yang menolak menandatangani kelengkapan pengajuan permohonan sertifikat hak milik. Bahkan penolakan tersebut dibuat secara tertulis melalui surat nomor 060/KI.DAJKP/XI/2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Gianyar, tanggal 8 November 2021.

Warga yang ditelikung seperti itu jadi geram, dan menuding Perbekel serta Bendesa Adat mengkhianati kesepakatan damai yang disaksikan Bupati Gianyar, Made Mahayastra, di halaman belakang kantor Bupati pada Jumat (22/10/2021). Kuasa hukum dari 70 warga, Putu Puspawati, berujar, pengkhianatan ini bermula ketika warga mencari tanda tangan Perbekel Pejeng untuk kelengkapan berkas permohonan pada Senin (8/11/2021). Kali pertama warga mencari tanda tangan, warga disuruh menunggu. “Alasan Perbekel, Bendesa belum menerima SP3. Dan, Perbekel bilang akan berkoordinasi dengan Bendesa ke Bupati terkait SP3,” katanya. 

Bacaan Lainnya

Setelah menunggu beberapa hari, pada Rabu (17/11/2021) warga kembali datang mohon tanda tangan sekaligus membawa bukti penghentian perkara dari Polres Gianyar. Namun, sekali lagi, belum juga mau ditandatangani. Selain itu, alasan berikutnya ada surat dari Desa Adat Jro Kuta Pejeng terkait permohonan tidak memproses sertifikat dari warga tersebut. Padahal semua warga sudah menulis blanko dan melengkapi semua syarat pensertifikatan.

Baca juga :  Redam Transmisi Lokal, Golkar Sebut Pemerintah Harus Mampu Disiplinkan PMI

“Tinggal tanda tangan Perbekel dan Camat, baru didaftarkan. Tapi ini sudah dua kali warga ke kantor Perbekel, belum dapat tanda tangan. Padahal sesuai surat perdamaian, kami diberi hak untuk memohon sertifikat, dan pihak Perbekel dan kelian harus melayani. Bahkan Pak Bupati mengawal pensertifikatan tersebut,” serunya dengan nada menyesalkan. 

Karena itu, sambungnya Puspawati, perwakilan warga menghadap Bupati Mahayastra, Kamis (18/11/2021). Hanya, saat dicari ke kantornya, Bupati tidak ada. Sekda ada di kantor, tapi belum mau bertemu karena agendanya penuh. “Oleh staf di Bupati, kami disarankan coba datang lagi habis Kuningan. Kami juga tadi koordinasi ke Polres terkait permasalahan ini,” tandasnya.

Perbekel Pejeng, Tjok Gede Kusuma Yuda; dan Bendesa Adat Jro Kuta Pejeng, Cokorda Gde Putra Pemayun, sampai berita ini ditulis belum memberi tanggapan atas persoalan ini. Upaya konfirmasi melalui pesan Whatsapp hanya dibaca tapi tidak dibalas. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.