Penghargaan Atasi Pandemi: Antara Apresiasi dan Tantangan Koster

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

PANDEMI Covid-19 membuat para gubernur di Indonesia yang kali pertama menjabat, jadi kesulitan merealisasikan banyak janji kampanye. Namun, pandemi juga bagai pintu seleksi alam seberapa keras mereka bekerja melayani rakyatnya. Gubernur Bali, I Wayan Koster, menjadi satu di antara 9 gubernur yang dinilai berhasil dalam pelayanan kesehatan dan aksi mengatasi pandemi 2021 oleh Metro TV pada 24 November lalu, dengan ditabalkan sebagai People of The Year 2021 untuk kategori Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic.

Penghargaan dari stasiun televisi bergengsi di Indonesia itu, seyogianya dijadikan injeksi semangat bagi Koster dan Pemprov Bali. Sebab, di tengah badai sindiran dan hujatan terkait penanganan pandemi berhubung pernah angka kasus positif harian mencapai 1.900 lebih, Koster dinilai tetap mampu mengorkestrasi jajaran dan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengatasi. Selain dari Metro TV, penghargaan mengatasi pandemi juga diberikan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Meminjam pendapat Pierre Bourdieu, penghargaan itu termasuk modal simbolik, dan ini sesungguhnya menguatkan legitimasi Koster sebagai kepala daerah.

Bacaan Lainnya

Secara implisit, penghargaan tadi juga sebagai jawaban atas kritik sejumlah pihak, terutama di media sosial, atas kebijakan Koster mengatasi pandemi. Apapun upaya Pemprov dianggap gagal ketika ekonomi Bali, terutama di bidang pariwisata, tidak sesuai ekspektasi. Lebih spesifik lagi, Koster dianggap gagal mengatasi pandemi karena pariwisata internasional tak kunjung merekah seperti diidamkan. Sebut saja dengan berjilid-jilidnya PPKM di Bali, atau puluhan ribu pelancong mancanegara yang disebut akan datang setelah dibukanya Bandara I Gusti Ngurah Rai, tapi tak jua tampak batang hidungnya.

Baca juga :  Pasca Pejabat Positif Covid-19, Sebanyak 98 Pegawai Pemkab Jembrana Jalani Rapid Test

Terlepas kritik itu hak konstitusional, tapi publik perlu juga memahami salah satu etika kebijakan publik adalah konsekuensialisme; yakni pemerintah niscaya memilih opsi yang paling kecil konsekuensi negatifnya. Ketika memilih menyelamatkan nyawa manusia dengan penerapan banyak restriksi, otomatis ekonomi akan stagnan karena mobilitas manusia dibatasi. Hal itu menyiratkan, selain tidak akan mampu menyelesaikan semua masalah bersamaan, suatu kebijakan juga tidak akan mampu menyenangkan semua orang.

Menimbang penghargaan tersebut terkait mengatasi pandemi, langkah selanjutnya pemerintahan Koster yakni menyiapkan mitigasi Covid-19 lebih paripurna ketimbang sebelumnya. Benar situasi Bali saat ini terkendali dengan angka kasus harian rerata maksimal dua digit, tapi situasi ke depan bagai lapangan sepakbola diterangi cahaya sebatang lilin: sangat tidak jelas. Sebagai pembanding, sejumlah negara di Eropa mulai babak belur dikepung Covid-19. Jerman yang kualitas layanan kesehatannya lebih unggul saja, kini kewalahan menghadapi kian mengganasnya Covid-19. Jumat (26/11) lalu, dikutip dari detik.news.com, ada 76.414 kasus baru dengan total kematian 100.476. Austria bahkan mulai lockdown sejak Senin (22/11) untuk mengatasi lonjakan kasus.

Data di atas menunjukkan betapa perubahan dari “situasi terkendali” menjadi “tidak terkendali” sangat mudah terjadi. Apalagi dengan hadirnya varian baru Omicron yang berkembang di Afrika Selatan, dengan kemungkinan menginfeksi 500 persen lebih cepat dibanding virus varian pertama. Kebijakan PPKM Level III oleh pemerintah pusat di seluruh Indonesia saat Nataru, merupakan bentuk mitigasi agar pandemi bisa tetap terkendali, agar fasilitas dan tenaga kesehatan tidak remuk seperti sebelumnya. Berikutnya menjaga konsistensi penerapan protokol kesehatan (prokes), terutama pemakaian masker, mengingat belakangan mulai mengendur seiring melandainya angka kasus.

Baca juga :  Lagi, Yayasan Bina Ilmu Korsel Bantu Masyarakat Denpasar Terdampak Covid-19

Persoalan besar lain yang perlu segera dipecahkan adalah menghidupkan kembali sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Sebab, sampai kini media arus utama dan media sosial masih diramaikan keluhan para pelaku pariwisata. Mulai sopir freelance, pramuwisata, sampai pengelola akomodasi wisata, semua kompak menuding pemerintah gagal mewujudkan harapan mereka untuk meramaikan Bali dengan gelimang turis seperti sebelum pandemi. Ini tugas mahaberat, karena ibaratnya mengurangi lapar dan dahaga orang puasa menahun.

Jika dihitung mundur, pemerintahan Koster tinggal dua tahun lagi, tapi masih ada agenda besar yang belum bisa lahir terjegal pandemi. Untuk menjembataninya, Koster perlu mempertimbangkan untuk lebih sering menyapa warga secara egaliter dan tidak elitis. Tujuannya untuk menyampaikan capaian target, sekaligus menjelaskan apa penyebab tidak tercapai.

Sejauh ini terkesan ada jarak antara pemimpin dan rakyatnya dalam konteks komunikasi publik. Sebaik apapun kebijakan Pemprov, seakan berpunggungan dengan opini publik. Karena itu, kegiatan Gubernur seperti saat menyapa warga di UPT Samsat Gianyar terkait kebijakan menggratiskan denda pajak kendaraan bermotor, misalnya, perlu lebih diintensifkan.

Perbaikan komunikasi dapat dimulai dengan menguatkan tim media Pemprov untuk lebih mampu membaca isu, dan memilah pesan Koster yang mana diamplifikasi agar dipahami publik. Tidak perlu selalu mencitrakan Koster seakan tanpa kekurangan, karena kekurangan itu justru menunjukkan Koster hanya manusia biasa. Bagaimana kebijakan itu dipahami, diterima, dan dijalankan masyarakat dengan minim kontroversi, itu jauh lebih penting. Patut direnungkan, selain berupaya terlihat tidak berjarak, memperhatikan suasana kebatinan rakyat merupakan hal utama yang mesti jadi konsideran komunikasi dan kebijakan pemerintah. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.