POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Kondisi internal Partai Golkar bergolak setelah Airlangga Hartarto secara tetiba mundur dari posisi Ketua Umum DPP. Untuk menstabilkan gejolak sekaligus merekatkan kembali faksi-faksi yang ada, Bahlil Lahadalia dinilai layak sebagai suksesor Airlangga. “Kalau melihat rekam jejaknya sebagai pengusaha dan politisi, saya rasa Pak Bahlil pilihan tepat jadi Ketum Golkar. Saya dukung dia,” kata Korwil Pemenangan Pemilu DPP Bali-Nusra DPP Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih, Selasa (13/8/2024).
Demer, sapaan karibnya, memaparkan pertimbangan mendukung Menteri Investasi tersebut. Dia berkata Bahlil pernah menjabat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tahun 2015-2019. Sebagai sesama mantan pengurus Hipmi, Demer mengaku tidak mudah menangani sesama kolega pengusaha di Hipmi.
“Di Hipmi itu dinamikanya banyak, karena itu kan organisasi seperti suka-suka begitu. Di sana isinya orang muda dan independen yang biasanya sulit dipimpin. Kalau ngga kuat, stres kita,” kisahnya.
Berhubung Bahlil mampu memimpin Hipmi, sambungnya, dia merasa mampu juga memimpin Golkar yang jauh lebih tertib dibanding Hipmi. Mungkin hanya perlu sedikit adaptasi saja dari urusan bisnis ke politik praksis.
Soal ada pandangan minor Bahlil dinilai terlalu muda, baru 48 tahun, untuk memimpin partai sebesar Golkar, Demer menyatakan tidak sependapat. Dia beralasan justru dengan energi muda maka Golkar akan bisa dibuat melaju lebih kencang dan tambah besar. Selain itu, dengan pengalaman selama ini, Bahlil diyakini memiliki daya pikir dan kedewasaan yang cukup untuk dapat memimpin Golkar.
“Saya pribadi yakin salah pilih orang jika dia yang memimpin. Saya kenal lama juga di Hipmi,” tegasnya.
Disinggung apakah kemungkinan dia ikut masuk “kabinet” Bahlil jika kelak benar menakhodai Golkar, Demer tidak menjawab lugas. Dia semula hanya berkata harus siap jika memang ditugaskan, atau juga bila tidak ditugaskan di struktur partai. Uniknya, Demer juga bilang bagaimana koleganya di DPP tahu betul bagaimana kiprah dia selama menjadi fungsionaris. “Jadi struktur di DPP itu urusan garis tangan juga,” kelitnya.
Bagaimana nasib rekomendasi yang sudah dirilis Golkar untuk Pilkada Serentak 2024? “Ohh nggak ada masalah, tidak ada pengaruh, tetap berlaku. Tinggal menunggu B1KWK saja,” pungkas politisi asal Buleleng, Bali tersebut. hen
