Pencopotan Ketua KPU Karangasem Saat Pilkada, Ini Reaksi Ketua KPU Bali

  • Whatsapp
I Dewa Agung Gede Lidartawan (kanan) saat memeriksa alat peraga kampanye Pilkada Denpasar, beberapa waktu lalu. Foto: gus hendra
I Dewa Agung Gede Lidartawan (kanan) saat memeriksa alat peraga kampanye Pilkada Denpasar, beberapa waktu lalu. Foto: gus hendra

DENPASAR– Ekspresi wajah Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, terlihat datar saat dimintai tanggapan atas putusan DKPP yang mencopot I Gde Krisna Adi Widana dari posisi Ketua KPU Karangasem, Rabu (4/11/2020) malam. Meski sanksi itu hadir di tengah jalannya tahapan Pilkada 2020, menurutnya tidak akan berpengaruh terhadap proses yang ada. “Tidak ada masalah, semua tetap berjalan, saya jamin. Saya Korwil Karangasem,” tegasnya.

Lebih jauh diuraikan, KPU bekerja secara kolektif kolegial. Meski sementara ini Krisna juga diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, masih ada empat komisioner lain yang tetap bisa bekerja bersama. Dengan lain ucap, perjalanan KPU Karangasem tidak harus pincang gegara “kehilangan” sementara satu personel.

Bacaan Lainnya

Sebagai penanggung jawab wilayah Karangasem, Lidartawan mendaku dalam posisi mencari tahu apa sesungguhnya dimaksud dalam putusan DKPP tersebut. Dengan begitu dia dapat memberi saran dan perbaikan sesuai perintah DKPP. “Kalau bisa cepat ya cepat, yang penting tidak lebih dari 30 hari sesuai putusan DKPP. Untuk mengurus surat pemberhentian dari MDA Karangasem saya rasa tidak perlu waktu lama, toh lokasinya dekat dan tidak perlu ke mana-mana,” ulasnya.

Baca juga :  Bupati Gianyar Bantu Sembako dan 8 Kursi Roda Warga Berkebutuhan Khusus dan Seniman

Mengenai posisi Ketua KPU Karangasem, kata dia, secara normatif keempat komisioner yang ada akan rapat pleno untuk menunjuk Plt Ketua. Kenapa empat orang, cetusnya, karena Krisna saat ini dalam posisi diberhentikan sementara sebagai anggota. Posisi itu menyebabkan hak dan kewajiban Krisna dibekukan sementara, sampai dengan dia dapat menunjukkan surat pemberhentian dari MDA Karangasem.

“Begitu dia menunjukkan surat pemberhentian,  ya langsung aktif lagi. Setelah itu barulah dilakukan pleno oleh lima komisioner untuk menunjuk ketua definitif yang baru,” urai mantan Ketua KPU Bangli dua periode tersebut.

Apakah Krisna tidak boleh lagi menjadi ketua jika keputusan pleno memutuskan demikian? Lidartawan menjawab hal itu bergantung putusan DKPP, apakah sanksi itu bersifat permanen atau sementara. Dia beralasan belum membaca putusan DKPP, karena itu tidak dapat memastikan. “Saya belum lihat putusannya, tapi biasanya kalau sudah diberhentikan dari ketua berarti tidak boleh lagi ditunjuk di posisi yang sama. Kecuali ada kata ‘sementara’ dalam putusannya,” kata dia menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.