POSMERDEKA.COM, DENPASAR – KONTESTASI Pemilu 2024 terlihat tidak bersahabat dengan kader senior Partai Golkar asal Klungkung, Dewa Widiasa Nida. Diusulkan sebagai caleg untuk DPRD Klungkung, namanya sempat lenyap dari daftar usulan DPD Partai Golkar Bali. Setelah direhabilitasi oleh DPP Partai Golkar untuk jadi caleg kembali, kini malah pencalegannya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Klungkung. Salah melampirkan surat keterangan sehat jadi biang keroknya.
“Tapi saya tetap setia di Golkar. Saya tidak akan keluar dari Golkar meski saya terjegal persoalan ini,” tuturnya saat menghubungi posmerdeka.com, Kamis (31/8/2023) malam.
Dewa Nida mengakui bahwa kesalahan memang ada di dirinya, yang tidak cermat mengirim surat keterangan sehat sebagai syarat administrasi pencalonan. Mestinya yang tahun 2023, tapi yang diserahkan ke staf IT DPP untuk masuk Silon justru berkas tahun 2019. Karena status TMS itu, hasrat tarung ke legislatif mesti dikubur dalam-dalam untuk Pemilu 2024.
Hanya, sambungnya, yang disesalkan adalah mengapa Liaison Officer (LO) Golkar Klungkung tidak menyampaikan kepadanya bahwa ada yang salah. Padahal, sebutnya, KPU Klungkung berkata sudah tiga kali memberitahu LO agar segera diperbaiki. Memaknai kronologisnya, dia curiga ada oknum di DPD Partai Golkar Bali yang mendiamkan kekurangan syarat administrasi itu, dengan tujuan menjegal dia dari pencalegan.
“Saya tidak tahu TMS kalau tidak diberitahu teman. DPD II dan DPD I Golkar tidak pernah memberitahu, didiamkan begitu saja,” keluhnya.
Selain pribadi, dia mengklaim kerugian terbesar justru dialami Golkar karena kehilangan satu caleg dari enam jadi lima untuk bertarung. Sebab, caleg yang berstatus TMS tidak bisa diganti lagi. Yang dia sesalkan, setelah berita ini jadi konsumsi publik, DPD I Golkar tidak bertanya atau menegur DPD II Klungkung kenapa dia bisa sampai dinyatakan TMS.
“Bahwa saya direkomendasikan DPP untuk dicalonkan setelah dicoret DPD I, itu menunjukkan proses saya benar. Kalau didiamkan begini, tidak ada perhatian sama sekali, berarti DPD I tidak menjalankan instruksi DPP untuk mencalonkan saya,” tudingnya dengan nada kesal.
Disinggung akan diarahkan ke mana konstituen yang sudah digalang selama ini untuk pencalonan, dia menjawab akan dilepas sesuai nurani masing-masing. Dia tidak berani mendorong ke caleg tertentu, karena khawatir tidak ada yang mau bertanggung jawab.
Tidak kapok berpolitik dengan ada penjegalan ini? “Tidak, saya hanya istirahat untuk Pemilu 2024 ini, jadi penonton hasil kepemimpinan Pak Sugawa nanti. Saya percaya karmapala. Saya tunggu karmapala yang menjegal saya,” sahutnya bernada dingin. hen
