Penanganan Covid-19 di NTB, BPK Temukan Kerugian Negara Lebih dari Rp5 Miliar

  • Whatsapp
WAKIL Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi. Foto: rul
WAKIL Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi. Foto: rul

MATARAM – Penanganan Covid-19 masih terus berlanjut hingga saat ini dan tahun depan. Namun, penggunaan anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 justru diwarnai dengan banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Gubernur NTB.

“Kami banyak catatan memang, karena yang diperiksa juga uang besar,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, Rabu (23/12/2020).

Bacaan Lainnya

BPK saat ini agak tertutup menyampaikan ke publik terkait berbagai temuan dan kerugian negara dalam proses aduitnya. Berbeda dengan pimpinan BPK sebelumnya yang lebih terbuka. Mori mendaku sudah membaca LHP BPK, dan sejumlah temuan BPK terjadi merata di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Nilai kerugian negara lebih dari 5 miliar versi LHP BPK,” ucapnya.

Mori menyatakan kerugian negara tersebut sifatnya belum final, karena akan diteliti kembali oleh Inspektorat sebagai tindak lanjut. Yang mana termasuk kesalahan administrasi, yang mana harus dikembalikan ke negara.

Sebagai wakil rakyat, Mori bisa memaklumi berbagai temuan dan kerugian negara tersebut. Dia berpandangan tidak ada upaya kesengajaan dilakukan eksekutif atau OPD terkait. Untuk diketahui, anggaran yang diperiksa BPK mencapai Rp926 miliar. Dalam pelaksanaannya, kata dia, sulit dihindari jika ada kesalahan administrasi.

Baca juga :  Denpasar Tidak Ada Penambahan Kasus Covid-19, Seorang Pasien Sembuh

“Karena kami dituntut kerja cepat, contohnya saat pengadaan JPS Gemilang tahap I. Gubernur ingin semua memakai produk UMKM, tapi kan tidak bisa dipenuhi,” ulasnya, seraya menyebut nilai kerugian negara sekitar Rp5 miliar tergolong kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang mencapai Rp926 miliar.

Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, menegaskan, Inspektorat akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dalam waktu paling lambat 60 hari. Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menambahkan, akan terus melakukan perbaikan. Adanya temuan BPK tersebut dipandang sebagai bagian dari sinergitas. “Kinerja BPK dengan pemerintah daerah sangat baik, sehingga BPK NTB dapat bekerja dengan maksimal,” tandasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.