Pemkab Gianyar-Kejari Tingkatkan Pemahaman OPD Tentang Hukum

  • Whatsapp
DISKUSI kelompok terarah Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar. Foto: kadek adiputra wirawan
DISKUSI kelompok terarah Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar. Foto: kadek adiputra wirawan

GIANYAR – Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar menggelar diskusi kelompok terarah di Rumah Luwih, Rabu (11/3/2020). Diskusi ini terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar, I Ketut Sedana.

Melalui agenda ini, diharapkan pimpinan OPD mengetahui secara pasti permasalahan hukum. Harapannya pada saat terjadi permasalahan hukum di masing-masing OPD, pimpinan OPD dapat  mengetahui betul permasalahannya. ‘’Disamping itu, supaya kepala OPD memahami bagaimana harus bertindak jika terjadi permasalahan hukum,’’ ujarnya.

Bacaan Lainnya

Ditambahkannya, Bagian Hukum akan melakukan  mediasi atau mengkoordinasikan ke kejaksaan apabila kasus tersebut non litigasi. Kalau memang tidak bisa dilakukan perdamaian baru dibawa ke ranah hukum melalui pengadilan.

Sedana juga menekankan akan membantu terkait masalah hukum perdata dan tata usaha negara. Karena jika hukum pidana akan langsung dibawa ke pengadilan. Disamping melakukan kerjasama dengan kejaksaan, Pemkab Gianyar juga menyusun peraturan daerah atau peraturan bupati terkait bantuan hukum untuk melindungi ASN dan masyarakat miskin.

Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Agung Mardiwibowo, SH., menerangkan, bahwa diskusi kelompok terarah merupakan wujud konkret dari kerjasama Pemkab Gianyar dengan Kejaksaan.  Mengingat sebelumnya telah terjalin nota kesepahaman antara pemkab dengan kejaksaan terkait hukum perdata dan tata usaha negara.

Baca juga :  Nasdem Fokus Sasar Pemilih Milenial di Denpasar

Kejaksaan Negeri Gianyar secara terbuka akan memberikan pelayanan hukum. ‘’Kami siap memberikan bantuan hukum, kami juga ada kios pelayanan hukum di kantor kejaksaan, dan juga membuka gerai pelayanan hukum saat car free day,’’ tutur Agung Mardiwibowo.

Agung Mardiwibowo juga berpesan agar ASN mengikuti peraturan yang ada dalam pengelolaan uang negara. “Teman-teman berhati-hatilah dalam pengelolaan keuangan negara atau proyek, patuhi saja tugas dan fungsi atau peraturan yang ada. Apabila tidak jelas kami siap memberikan pelayanan hukum,’’ pungkasnya.

Mewakili Bupati, Sekda Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya mengatakan, bahwa Gianyar telah merancang peraturan bupati terkait penyelenggaraan bantuan hukum untuk mengakomodir para penerima bantuan hukum. Sehingga hak bagi penerima bantuan hukum mendapatkan aspek keadilan.

Melalui kerjasama antara Pemkab Gianyar dengan kejaksaan, Sekda Wisnu Wijaya berharap mampu memberikan pandangan dan pemikiran dalam hal mengeluarkan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat, aman dan memiliki kepastian hukum. Sehingga mampu meminimalisir masalah hukum yang timbul dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Dengan demikian, keberadaan Bagian Hukum mempunyai peran penting dalam meyukseskan pelaksanaan aplikasi dalam aspek hukum, dimana karyanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Diskusi kelompok terarah dengan mengambil tema ‘’Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dengan Kejaksaan Negeri Gianyar Terkait Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara’’ menghadirkan narasumber Suryatin Lijaya sebagai advokat Kabupaten Gianyar; Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gianyar, Martina Peristyanti, dan Kabid Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Bali I Gusti Putu Nilawati. Hadir dalam diskusi tersebut seluruh pimpinan OPD di Pemkab Gianyar serta pimpinan Perumda Gianyar. 011

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.