POSMERDEKA.COM, MATARAM – Data KPU NTB menunjukkan segmen pemilih milenial dan Gen Z di NTB mencapai angka 2,1 juta atau 54,04 persen. Ini berarti pemilih milenial dan Gen Z bakal memegang peranan utama dalam arus keterpilihan peserta pemilu 2024.
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr Agus, berujar pemilih milenial memiliki karakter unik yakni kritis, cuek, tidak terikat dengan ideologi apa pun. “Inilah tantangan yang harus Bawaslu, KPU dan parpol bisa meyakinkan mereka,” ujar Agus, Senin (12/6/2023).
Menurut dia, dengan 54,04 persen pemilih milenial dan Gen Z di NTB, tentu pendekatan media yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk sosialisasi mesti tidak dengan cara-cara tradisional.
Sebab, dengan pendekatan informasi teknologi (IT) saat ini, inovasi untuk memperbanyak konten kreatif harus lebih banyak dilakukan saat Pemilu 2024.
“Karakter pemilih milenial dan Gen Z ini yang harus dibaca. Caranya hanya dengan memperbanyak inovasi dan tidak lagi seperti dulu,” tegasnya.
Memperbaiki demokrasi elektoral, sebutnya, harus juga dimulai dengan memperbaiki pemilih milenial yang visioner. Ciri-ciri pemilih milenial, antara lain, tidak bisa diberi janji integritas. Pula tidak bisa memakai uang untuk mengajak mereka memilih siapa caleg yang dikehendaki.
Menimbang kompleksitas persoalan, KPU dirasa harus punya anggaran sosialisasi cukup. Sebab, pekerjaan pemilu bukan hanya soal coblos-mencoblos, melainkan yang utama adalah perbaikan demokrasi. “Menambah anggaran sosialisasi yang terbatas itu perlu dipikirkan. Termasuk juga anggaran Pilkada Serentak,” sarannya.
Akademisi UIN lainnya, Dr. Ihsan Hamid, menimpali, gerakan memilih cerdas yang digaungkan KPU NTB di RRI beberapa waktu lalu, harus juga menyasar di kalangan perguruan tinggi.
Kegiatan sosialisasi pemilih harus juga diberikan hiburan dengan mendatangkan para penyanyi atau artis yang digandrungi kalangan mahasiswa. Sementara untuk kalangan pemuda di perdesaan, harus dimulai dengan pagelaran seni lokal.
“Gerakan memilih cerdas jangan sampai selesai di RRI. Pesan saya, entertainment dengan memperbanyak hiburan untuk melakukan sosialisasi harus juga dilakukan KPU, sehingga partisipasi pemilih bisa naik di Pemilu 2024,” terang Ihsan.
Peneliti Pusat Demokrasi (Pusdek) UIN Mataram itu menambahkan, era media sosial saat ini harus dimaknai bukan saja oleh penyelenggara pemilu. Parpol harus bisa juga melakukan transfer pada dinamika politik, tidak lagi ekslusif melainkan juga mulai inklusif.
Segmentasi harus jelas, bila perlu ada kompetisi game online. “Dengan memberi hiburan, dengan datangkan penyanyi yang digandrungi mahasiswa, dinamika politik itu harus juga dipahami penyelenggara pemilu dan parpol,” pesannya memungkasi. rul
