Pembatalan RUU Pemilu Berisiko Kematian Penyelenggara, KPU Optimis Akan Dibahas Kembali

  • Whatsapp
SUASANA penghitungan suara Pemilu 2019 pada malam hari di salah satu TPS di Kerobokan, Kuta Utara, Badung. Rekapitulasi yang melelahkan itu baru selesai pada pukul 03.00 keesokan harinya. Foto: hen
SUASANA penghitungan suara Pemilu 2019 pada malam hari di salah satu TPS di Kerobokan, Kuta Utara, Badung. Rekapitulasi yang melelahkan itu baru selesai pada pukul 03.00 keesokan harinya. Foto: hen

DENPASAR – DPR RI resmi membatalkan pembahasan RUU Pemilu, dan itu berarti Pemilu dan Pilkada Serentak digelar borongan pada tahun 2024. Keputusan ini berkonsekuensi timbulnya banyak persoalan teknis di penyelenggara, termasuk risiko kelelahan dan kematian, terutama di jajaran ad hoc. Meski begitu, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, tetap optimis RUU Pemilu tersebut akan dibahas “pada waktu yang tepat”.

“Sekarang ditunda, tidak dibahas, belum tentu seterusnya tidak dibahas. Bisa saja enam bulan lagi, atau setahun lagi dibahas,” ucapnya dimintai komentar, Minggu (14/2/2021).

Bacaan Lainnya

Walaupun saat ini pembahasan resmi dibatalkan, Lidartawan berujar KPU Bali tetap menginventarisir persoalan teknis yang dihadapi jajaran saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Daftar Inventaris Masalah (DIM) itu akan ditabulasi dan dipaparkan saat rapat pimpinan di KPU RI pada Maret mendatang. Yang masuk DIM antara lain pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, pendaftaran dan penetapan paslon.

“Tidak dibahas sekarang bukan berarti kami tidak memberi masukan apa yang mesti diperbaiki secara teknis oleh KPU atau undang-undang. Minimal supaya tidak ada kegalauan saat pelaksanaan nanti,” ujarnya.

Baca juga :  Greysia Harapkan Ketum PP PBSI Jalin Komunikasi yang Baik dengan Atlet

Lidartawan memaklumi pembatalan RUU Pemilu karena pemerintah alasan fokus penanganan pandemi Covid-19. Jika pandemi mereda atau selesai, bisa saja dibuka kembali. Dia yakin pemerintah tetap memikirkan terbaik untuk rakyatnya, termasuk untuk para penyelenggara pemilu. Jika memang urgen dan waktunya mendesak, bisa saja tidak berbentuk undang-undang tapi Perppu.

“Mungkin ada ketakutan bahwa jika dibahas sekarang, makanya semua (dalam aturan lama) akan direvisi. Yang pasti kami berharap apa yang urgen itu agar diperbaiki untuk perbaikan kualitas demokrasi kita,” urainya.

Hal-hal urgen menurut KPU, terangnya, antara lain harus ada sinkronisasi antara UU Pemilu dan Pilkada agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan. Dia mengajak semua pihak memperhatikan hal teknis yang dapat mengakibatkan kekacauan saat dieksekusi. Di sisi lain, esensi demokrasi untuk proses check and balance (memeriksa dan keseimbangan) harus tetap berjalan, baik skala nasional maupun daerah.

Jika Pemilu dan Pilkada dilaksanakan serentak, penguasanya bisa tunggal dan untuk mengevaluasi kinerja perlu waktu lima tahun. Namun, dengan memisahkan tempo Pemilu dan Pilkada, publik yang kecewa dengan kinerja pemerintah pusat, dapat menyalurkan itu dengan memilih partai yang berbeda di daerah saat pilkada. Pandangan tersebut banyak digaungkan para akademisi dan penggiat demokrasi.

“KPU hanya melaksanakan undang-undang, tapi jangan juga KPU nanti dicap tidak becus mengurus pemilu karena peraturannya tumpang tindih. Apapun keputusan pemerintah, ada risiko yang harus dipertanggungjawabkan ke rakyat. Jangan diberatkan kerja penyelenggara itu, karena akan berisiko menambah peti mati (seperti kejadian Pemilu 2019),” tegasnya.

Baca juga :  Duh! Lima Desa di Buleleng Alami Kekeringan

Mengatasi kendala teknis, imbuhnya, tidak bisa hanya dengan mengganti Peraturan KPU (PKPU). Harus ada payung hukum lebih tinggi berbentuk undang-undang. “Yang pasti kami percaya pemerintah akan melakukan terbaik, bisa saja tahun depan dibahas setelah mendengar dan mempelajari masukan KPU atau akademisi. Sekarang konsentrasi masih ngurusin Covid, mungkin supaya tidak campur aduk politik Covid dan pilkada,” tandasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, sejumlah jajaran penyelenggara ad hoc di KPU menyuarakan aspirasi agar Pemilu 2024 tidak digabung dengan Pilkada pada tahun yang sama. Adanya aturan yang beririsan dan pelaksanaan teknis bersamaan dinilai rentan menghadirkan persoalan di lapangan. Bawaslu Bali juga berpandangan potensi masalah pengawasan lebih besar terjadi ketika dua pemilihan itu dilangsung pada tahun yang sama, meski bulannya berbeda. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.