Pejabat Pemprov NTB Maju Pilkada Wajib Mundur

SEKDA NTB, HL Gita Ariadi. Foto: rul

MATARAM – Nama sejumlah pejabat Pemprov NTB santer diisukan akan maju dalam Pilkada Serentak 2024. Sebagian bahkan terkesan dipromosikan terang-terangan saat Gubernur turun ke daerah. Pejabat dari wilayah tertentu acapkali nempel mendampingi gubernur.

”Semua sudah paham, kalau memang sudah waktunya pasti ya harus mundur. Tapi, jika mereka ikut Pak Gubernur kunjungan menyapa masyarakat, kan itu bagian dari tugas,” sebut Sekda NTB, HL Gita Ariadi, Rabu (11/1/2023).

Bacaan Lainnya

Meski ada beberapa nama pejabat yang dikabarkan akan mencalonkan diri, sejauh ini Gita menyebut belum ada ASN yang melapor. Namun, dia yakin jika ada pejabat yang serius maju dalam pilkada, satu saat akan melapor dan mundur dari jabatannya.

Dia juga tidak bisa melarang kepala dinas atau pimpinan OPD ikut pilkada, karena itu adalah hak politik setiap warga negara. “Itu kan sebuah pilihan, apakah dia maju di medan kontestasi atau tetap memilih sebagai ASN. Hal biasa setiap warga negara untuk dipilih dan memilih,” ulasnya.

Hanya, dia mengingatkan, sebagai abdi negara, seorang ASN tidak boleh berada di ranah abu-abu. Jika memang ingin terjun sebagai kontestan pilkada maka pilihannya harus mundur.

Baca juga :  Stok Pangan di Lobar Aman Hingga Akhir Tahun

Gita menepis ada pimpinan OPD di lingkungan Pemprov NTB yang memanfaatkan situasi untuk “berkampanye”, ketika sedang menghadiri acara dan berada di tengah-tengah masyarakat saat mewakili kegiatan Gubernur atau Wakil Gubernur NTB.

Dia berargumen orang bersilaturahmi sah-sah saja. Jangan baru ada ASN mengikuti kegiatan kemudian dikerumuni massa lalu dianggap kampanye. Dia beralasan pejabat itu sedang bertugas sebagai aparatur pemerintah menjaga kondusivitas daerah.

“Kalau kampanye itu nanti ada waktunya, kalau sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Misalkan dari tanggal segini ke tanggal segini, itu baru kampanye. Tapi ini kan belum apa-apa, tahapan pilkada aja belum, masih jauh,” serunya.

Meski demikian, Gita mendaku sejauh ini belum melihat ada pimpinan OPD yang secara terbuka menyampaikan keinginan turun gelanggang ke Pilkada 2024.

Karena itu, memasuki tahun politik seperti saat ini, dia mengingatkan agar ASN tidak terlibat dengan urusan politik praksis. “Khusus ASN sesuai harapan panitia pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, untuk tetap menjaga netralitas,” paparnya menandaskan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.