DENPASAR – Masih tingginya penambahan kasus harian terpapar Corona di Bali, menandakan masih perlu peningkatan kesadaran protokol kesehatan (prokes), termasuk oleh para peserta Pilkada 2020. Salah satu yang dapat dilakukan kandidat, dan tentu tim pendukungnya, yakni memastikan tidak ada kerumunan tidak perlu selama tahapan berjalan. Antara lain saat penetapan paslon tanggal 23 September, juga pengundian nomor urut 24 September mendatang.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, sampai 19 September terdapat 7.628 kasus positif Corona. 206 orang, dua di antaranya warga negara asing, meninggal; 6.213 orang sembuh, dan 1.209 masih menjalani perawatan di 17 rumah sakit rujukan dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering. Data terakhir, dari enam kabupaten/kota yang menjalankan pilkada, hanya Tabanan dan Jembrana yang kini zona oranye, sisanya merah.
Dimintai tanggapan ada kekhawatiran penetapan paslon jadi episentrum kerumunan pendukung, Ketut Suteja Kumara selaku Ketua Tim Pemenangan paket Jaya-Wibawa di Pilkada Denpasar menegaskan, instruksi untuk konsisten mematuhi prokes selalu digaungkan ke jajaran pendukung dan simpatisan. Agar hasrat menyaksikan langsung calon yang diusung tersalurkan, tim menyediakan kanal live streaming di media sosial.
“Kalau soal prokes, kami konsisten dan berupaya maksimal untuk mematuhi. Adanya hadiah mesin cetak KTP dari Kemendagri untuk Pemkot Denpasar itu bukti kami taat prokes,” cetus anggota DPRD Denpasar itu, Minggu (20/9/2020).
Kandidat Walikota Denpasar, Ngurah Ambara Putra, menjanjikan hal senada. Sosialisasi ke relawan dan pendukung terus digemakan agar tidak membuat kerumunan. Bagaimana tidak membuat kerumunan dan menjaga jarak saat pendaftaran, hal serupa itu akan dilanjutkan.
Menyediakan live streaming melalui media sosial, imbuhnya, dirasa jadi jalan tengah untuk menampung keinginan pendukung menonton langsung.“Fokus kita bukan saat penetapan paslon atau pengundian nomor urut, melainkan bagaimana adu gagasan bisa tersampaikan ke publik,” terangnya.
Menurut Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, memastikan tidak ada kerumunan, restriksi orang saat penetapan paslon dan pengundian nomor jadi “harga mati”. Jika hadirin relatif banyak, pelaksanaan bisa dipindah ke lokasi yang bisa menerapkan penjarakan fisik. Misalnya di hotel atau gedung pemerintah. “Upaya lain dengan mengefektifkan waktu, jadi acaranya jangan lama-lama,” sebutnya.
Dia mengaku terus koordinasi dengan tim paslon untuk menegaskan komitmen dan mengedepankan patuh prokes, dengan melibatkan pendukung dalam setiap tahapan. Dia yakin kedua paslon bisa menaati itu, karena dibuktikan saat pendaftaran. Untuk bisa memuaskan dahaga dan euforia pendukung paslon, Arsajaya bilang menyediakan tayangan live di kanal Youtube dalam tiap tahapan.
Strategi lain memastikan paslon menaati prokes yakni dengan membuat pakta integritas. Jika masih ada pelanggaran kerumunan, berarti paslon dan timnya tidak bisa diberitahu. “Jika mereka melanggar prokes yang mereka tandatangani sendiri, bagaimana masyarakat bisa percaya dan mau memilih mereka? Dalam kondisi begini prokes itu prioritas dan utama,” seru Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menambahkan.
Ikhwal fasilitas kampanye terbuka untuk paslon, termasuk konser musik, yang menyebabkan kerumunan, Lidartawan berujar akan mengusulkan ke Gubernur I Wayan Koster agar tidak memberi izin. Sebab, izin konser itu di tangan Satgas Penanganan Covid-19. “Bagi saya, lebih baik semua tidak ada konser musik atau rapat umum, menimbang kondisi pandemi di Bali masih mengkhawatirkan,” tegasnya. hen
