Pastikan Surat Usulan Pelantikan Paslon Diproses DPRD

  • Whatsapp
KPU Denpasar melaksanakan rapat persiapan pleno penetapan paslon pemenang Pilkada Denpasar 2020, Jumat (22/1/2021). Foto: hen
KPU Denpasar melaksanakan rapat persiapan pleno penetapan paslon pemenang Pilkada Denpasar 2020, Jumat (22/1/2021). Foto: hen

DENPASAR – Usai penetapan paslon terpilih Pilkada 2020, masih ada satu tugas wajib lagi untuk KPU, yakni memastikan surat pengesahan paslon terpilih diproses DPRD. Jika kemudian surat tersebut tidak diproses sebagaimana wajarnya, KPU dapat mengusulkan pelantikan kepala daerah terpilih ke Mendagri melalui gubernur.

“Setelah besok (hari ini) diplenokan paslon terpilih, rekan-rekan KPU kabupaten/kota juga harus juga memantau proses surat usulan pelantikan itu oleh DPRD. Begitu suratnya berproses, berarti selesai juga tahapan Pilkada 2020 yang dilangsungkan rekan-rekan komisioner,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Jumat (22/1/2021).

Bacaan Lainnya

Sesuai tahapan yang ada, ujarnya, KPU bersurat ke DPRD untuk mengesahkan paslon terpilih. Surat dikirim sehari setelah rapat pleno penetapan paslon terpilih, dan KPU wajib memantau surat tersebut. “Saya minta rekan-rekan KPU benar-benar memantaunya, misalnya siapa yang menerima surat, tanggal berapa, dan dicek lagi bagaimana proses selanjutnya,” urai Lidartawan.

Disinggung bagaimana jika, karena sesuatu atau lain hal, surat tidak ditindaklanjuti DPRD, dia menyebut ada mekanisme kontrol yang data ditempuh KPU. Sesuai pasal 160A UU 10/2016 tentang Pilkada, ulasnya, jika Ketua DPRD tidak menindaklanjuti surat pengesahan atau pengangkatan kepala daerah kepada Mendagri melalui gubernur, maka dalam lima hari sejak pleno penetapan pemenang, KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi menyurati Mendagri melalui Gubernur untuk dibuatkan SK pengesahan. Hanya, tidak dijelaskan berapa lama waktu surat itu berproses di Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga :  Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Denpasar Mulai Meningkat

Lidartawan tidak memungkiri ada potensi surat itu tidak diproses sebagaimana patutnya oleh DPRD, jika yang kalah adalah paslon yang didukung suara mayoritas di parlemen. Namun, dia optimis peluang itu sangat kecil terjadi. Kalaupun ada yang hendak menjegal pelantikan, KPU memiliki hak untuk mengusulkan sebagaimana dia terangkan sebelumnya.

“Kalau tidak dilantik sesuai waktu ya risikonya ada vacuum of power (kekosongan kekuasaan), harus ada Plt kepala daerah. Tapi kami optimis tanggal 17 Februari semua dilantik barengan oleh Gubernur,” katanya menandaskan.

Di kesempatan terpisah, Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, mendaku rapat pleno penetapan paslon terpilih pada Sabtu (23/1/2021) tinggal dieksekusi. Kegiatan dipastikan di Hotel Grand Bali Beach Sanur pada pukul 9.30. Undangannya yakni para paslon, ketua parpol pengusul, Bawaslu Denpasar dan Forkompimda Denpasar. “Kami laksanakan di luar kantor karena mempertimbangkan protokol kesehatan, terutama agar dapat menjaga penjarakan fisik. Undangan juga sangat dibatasi, kurang lebih sama dengan saat pleno rekapitulasi suara waktu itu,” ucapnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.