Parpol Diminta Segera Daftar Peserta Pemilu, Lidartawan Ingatkan Perbaiki Data Sipol

  • Whatsapp
FGD membahas penguatan demokrasi dalam meningkatkan indeks demokrasi Indonesia Provinsi Bali tahun 2021, di kantor Kesbangpolinmas Bali, Selasa (6/4/2021). Foto: ist
FGD membahas penguatan demokrasi dalam meningkatkan indeks demokrasi Indonesia Provinsi Bali tahun 2021, di kantor Kesbangpolinmas Bali, Selasa (6/4/2021). Foto: ist

DENPASAR – Pemilu 2024 memang masih lama, tapi parpol peserta pemilu diminta segera memproses pendaftaran agar dapat berkontestasi kelak. Pertimbangannya, ada sejumlah syarat dan ketentuan yang jika dipenuhi sejak awal dapat memperlancar prosesnya. Pandangan itu diutarakan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, usai focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah penguatan demokrasi dalam meningkatkan indeks demokrasi Indonesia Provinsi Bali tahun 2021, di kantor Kesbangpolinmas Bali, Selasa (6/4/2021).

Menurut Lidartawan, isu ini dinilai penting disampaikan, karena saat ini KPU sedang memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Termasuk di antara pemutakhiran data anggota parpol yang menjadi peserta Pemilu 2024. Dia berharap dengan pemutakhiran anggota parpol yang dimasukkan dalam Sistem Informasi partai Politik( Sipol), tidak ada lagi orang-orang yang namanya dimasukkan sebagai anggota secara serampangan.

Bacaan Lainnya

“Kita sudah ada banyak kasus di Bali terkait Sipol ini. Ada KPPS tahun 2019 tapi tidak bisa jadi KPPS tahun 2020 karena namanya masuk Sipol, padahal dia bukan anggota parpol. Ada PNS ditunda naik pangkat karena namanya ditemukan di Sipol. Ada mahasiswa susah cari PNS karena namanya masuk Sipol, ada juga anggota TNI/Polri, padahal tidak mungkin TNI/Polri masuk parpol,” urai Lidartawan.

Baca juga :  Peringati Hari AIDS Sedunia, KPA Denpasar Bagikan Bunga, Akhiri HIV/AIDS Perlu Upaya Semua Pihak

Menimbang pengalaman itu, dia mengajak parpol betul-betul memasukkan identitas anggota resmi ke dalam Sipol. Begitu pula jika ada perubahan struktur partai, agar melaporkan ke KPU dan Menkumham. Begitu juga status sekretariat parpol harus jelas, apakah kontrak atau milik parpol. Tak ketinggalan kuota kepengurusan , termasuk dalam pencalegan, yang mengakomodir 30 persen perempuan. Jangan sampai ada dapil yang sama sekali tidak ada caleg perempuan.

“Data-data itu kan nanti diumumkan. Jadi publik bisa menilai apakah parpol itu mendukung atau tidak program 30 persen keterwakilan perempuan,” lugasnya.

Disinggung isu pendaftaran parpol yang digaungkan itu terlihat “kepagian”, Lidartawan tegas membantah. “Memangnya kalau aturan ini mendadak dijalankan, ada jaminan kejadian dulu yang parpol ngawur pakai KTP orang tidak terulang? Orang tidak kenal partai malah dimasukkan anggota,” sergah mantan Ketua KPU Bangli dua periode itu.

Belum bisanya publik bebas mengakses Sipol, ucapnya, menjadi salah satu pertimbangan mengamplifikasi isu ini sejak awal. Yang dapat memeriksa Sipol hanya operator Sipol KPU. Konsekuensinya, publik tahu apakah dia didaftarkan sebagai anggota parpol atau tidak. Karena itu Lidartawan berharap Sipol bisa diakses publik, agar orang bisa memverifikasi namanya masuk atau tidak.

“Kalau misalnya mereka sejak awal tahu, saat verifikasi faktual mereka dapat menolak atau membantah sebagai anggota parpol. Kalau sekarang mereka tahunya jika kena verifikasi sampling saja,” ulasnya.

Baca juga :  Menguatkan Wisata Spritual, Alternatif Karangasem Topang Ekonomi di Masa Pandemi

Terkait indeks demokrasi di Bali, dia menilai tahun 2020 terkait kepemiluan patut disyukuri karena tidak ada penyelenggara pemilu yang “aneh-aneh” sama sekali. “Kalau upaya meningkatkan indeks demokrasi, mari sama-sama kita peduli Pemilu 2024,” ajaknya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.