POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Kontribusi pariwisata sampai 66% terhadap pertumbuhan ekonomi lokal menunjukkan seberapa dalam Bali bergantung dari sektor ini. Meski demikian, pariwisata jangan sampai menjadi “monster” yang melahap nilai-nilai budaya Bali untuk mempertahankan eksistensinya. “Pariwisata tetap pariwisata, tapi jangan korbankan nilai budaya yang ada di Bali,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menyampaikan Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada rapat paripurna DPRD Bali, Senin (6/4/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya tersebut, Gubernur Koster berharap jangan lagi ada macet, isu lingkungan, dan isu lainnya. Wisatawan yang diharap datang adalah mereka yang punya pikiran hormat dan menaati aturan di Bali. Pula wisatawan yang lama tinggal dan banyak belanja agar UMKM dan PHR meningkat.
“Tata kelola pariwisata berkualitas ini mendesak dijalankan untuk keberlanjutan pariwisata Bali. Kalau kita lalai mengurus ini, sama dengan kita lalai mengurus masa depan generasi penerus kita,” serunya.
Pembangunan pariwisata Bali saat ini, ulasnya, menghadapi tantangan serius yang berdampak langsung pada kelestarian alam dan infrastruktur wilayah. Masalah utama yang muncul meliputi meningkatnya alih fungsi lahan sawah, penumpukan sampah, serta kerusakan ekosistem lingkungan yang mengancam ketersediaan air bersih. Selain itu, kemacetan yang semakin tinggi dan belum memadainya kapasitas transportasi publik memperparah kesenjangan ekonomi antara wilayah Sarbagita dan daerah luar Sarbagita.
Dari sisi sosial dan budaya, imbuhnya, tantangan besar muncul akibat berkurangnya kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal, serta maraknya praktik pembelian aset menggunakan nama warga asli. Kondisi keamanan turut terancam oleh munculnya komunitas asing eksklusif, meningkatnya kasus narkoba, prostitusi, hingga berbagai tindakan kriminal oleh wisatawan asing. Fenomena ini dibarengi dengan meningkatnya penodaan tempat suci yang berisiko merusak pakem serta keorisinilan budaya Bali ke depan.
Dengan adanya aturan yang lebih tegas dan jelas, Koster mendaku ingin mereduksi wisatawan yang hanya punya uang untuk menginap seminggu, tapi menginap dua minggu. Dia juga bertekad wisatawan harus mendukung peraturan selama di Bali. Jangan lagi ada wisatawan yang duduk di pelinggih misalnya, atau tidak mengenakan helm saat berkendara di jalan raya, atau mencuri atau nodong. “Apalagi membunuh. Ini harus dikendalikan sisi buruknya, pariwisata harus bermartabat,” bebernya.
Lebih jauh, Koster mengakui Bali tidak ada sumber lain untuk menopang kehidupan masyarakatnya. Dia menilai sudah takdir Bali untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. Solusinya adalah menyeimbangkan pariwisata dengan sumber lainnya.
“Jangan sampai 60% (kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi) itu hilang karena kompetisi dengan daerah dan negara lain. Kampanye negatif (di media sosial) itu adalah upaya menjatuhkan citra pariwisata Bali,” tudingnya.
Kepada DPRD Bali, Koster minta pembahasan Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jangan lama-lama. Kalau bisa dua raperda lebih cepat diselesaikan tanpa mengurangi kualitas. “Kalau bisa dalam sebulan bisa diundangkan, sehingga penataan pariwisata bisa lebih baik,” pintanya memungkasi. hen
