POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, yang sedang membacakan sambutan akhir Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD Bali, tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya saat mendengar interupsi dari anggota Fraksi PDIP, Nyoman Budiutama, Senin (22/4/2024). Adanya perbedaan pandangan antara kondisi defisit dan surplus APBD 2023 dipersoalkan Ketua Komisi I itu. Suasana paripurna sempat tegang sejenak.
“Interupsi pimpinan. Jangan sampai ada dua persepsi berbeda dalam satu lembaga, yang benar defisit atau surplus? Ditanya orang lain kita jawab surplus. Ini kaitannya dengan angka-angka. Kita akan bahas dengan TAPD apa surplus apa defisit?” sergah Budiutama yang duduk di bagian depan.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, memperingatkan Budiutama bahwa dalam rapat pimpinan sebelumnya disepakati tidak ada interupsi dalam rapat paripurna. “Apa Saudara masih ingat itu?” tegasnya dengan nada tinggi. Namun Budiutama tetap bertahan bahwa dia ingin ada kejelasan. Melihat perdebatan itu, Pj. Gubernur hanya berdiri di podium sambil manggut-manggut.
“OK, nanti silakan Ketua Pansus menjelaskan setelah Pak Pj. Gubernur selesai penyampaian pendapat akhirnya,” sahut Adi Wiryatama. “Baik, saya selesaikan membacakan. Kebetulan lagi sedikit saja,” jawab Mahendra Jaya sembari membacakan kembali.
Diberi kesempatan menjelaskan, Kusuma Putra sebagai Koordinator Pembahasan LKPJ Gubernur Bali 2023 mengatakan, defisit itu sebuah istilah keadaan, bukan berarti jelek. Pengalaman dia hampir 20 tahun di Badan Anggaran, APBD selalu didesain defisit tapi selalu surplus. APBD 2023 faktanya diklaim seperti itu.
“Potensi defisit ada, tapi sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi. Ingat, semua pendapatan dan belanja itu asumsi. Pendapatan Rp6,7 triliun, belanja Rp6,6 triliun berarti surplus Rp100 miliar. Kita ada silpa Rp166 miliar, artinya kan surplus,” papar anggota Fraksi PDIP itu dengan nada tinggi. Sekda Dewa Made Indra dan jajaran OPD hanya senyum-senyum menyimak dinamika itu.
“Makanya saya bilang tadi, 2023 itu tahun berat karena ada potensi kurang bayar Rp1,9 triliun. Tapi TAPD dan Dewan tidak diam, kita kerahkan akal budi supaya tidak terjadi (defisit),” urai mantan dosen ekonomi tersebut. Mendengar penjelasan itu, Budiutama hanya diam dengan gestur kurang puas. “APBD itu asumsi, harapan sugih ada tapi belum tentu. APBD tidak pernah tutup buku, bukan seperti perusahaan, Pak Budi,” lugas Adi Wiryatama.
Ditemui usai paripurna, Budiutama memaparkan dia interupsi karena memang ingin kejelasan apakah APBD 2023 defisit atau surplus? Jangan sampai ada dua penjelasan berbeda dari satu lembaga. “Kami akan rapat gabungan lagi dengan TAPD. Untuk selanjutnya silakan ditanyakan ke Sekda,” cetusnya.
Menegaskan pernyataan di paripurna, Kusuma Putra berujar APBD 2023 itu surplus jika melihat data yang ada. Bahwa ada beban yang tidak terbayar di tahun 2023 dengan dipindah ke APBD 2024, menurutnya itu salah satu solusi. “Sudah jelas pendapatan tidak ada, masa dipaksa untuk belanja? Ya kan bisa dipindah ke tahun berikutnya. Misal dana hibah BKK, tidak bisa dibayar 2023 kan bisa ke 2024. Atau menghapus makan-minum, itu kan upaya mengurangi defisit juga,” ungkapnya.
Didesak jawabannya terkesan hanya berkutat di istilah saja, Kusuma menolak. “Lho, potensi defisit itu memang ada, dan pasti terjadi kalau tidak ada upaya solusi. Kalau sudah ada upaya mengatasi, potensi defisitnya juga tidak ada. Coba saja lihat nanti audit BPK,” lugasnya menandaskan. hen
