POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Beratnya peluang merebut kursi dan tingginya dinamika internal dalam proses penentuan nomor urut caleg, disebut melahirkan gejolak di Partai Nasdem. Yang paling kencang diisukan bergolak adalah pencalonan untuk DPR RI dan DPRD Bali. Namun, Wakabid Bapilu DPW Partai Nasdem Bali, AAN Widiada, membantah. “Nggak, nggak ada itu. Cuma rumor, namanya juga politik,” cetusnya saat dihubungi, Jumat (28/4/2023).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pergolakan internal untuk DPR RI muncul karena Nengah Senantara ditempatkan di nomor urut 1. Masalahnya, Senantara merupakan pendatang baru, dan bukan pengurus DPW. Kader sepuh seperti IB Oka Gunastawa malah ditempatkan di bawahnya, termasuk Sekwil DPW Nasdem Bali, Nyoman Winata. Dari kuota 9 kursi ke Senayan, sejauh ini Nasdem baru punya 8 caleg.
“Bicara aturan partai, struktur partai prioritas nomor urut 1. Ini kok DPP semaunya naruh calon?” bisik sumber.
Menurut versi Widiada, nomor 1 di daftar calon sementara hanya sebatas untuk disetorkan ke DPP, bukan nomor urut jadi. DPP akan pleno sebelum tanggal 5 Mei, dan kepastian nomor urut ditentukan Ketua Umum. Isu terjadi pergolakan dinilai hanya miskomunikasi belaka, dan diklarifikasi di rapat DPW oleh Julie Sutrisno Laiskodat selaku Ketua DPW.
“Biasalah itu, hanya rumor. Mungkin ada yang merasa komit membesarkan partai, ada merasa mendirikan partai, namanya politik pasti ada saja tidak puas,” katanya sembari terkekeh.
Lebih jauh diutarakan, semua caleg Nasdem komit membesarkan partai. Jadi, siapa pun yang terpilih, semua caleg sepakat mendukung demi kebesaran partai. Yang ditarget adalah bisa “pecah telur” untuk mendapat satu kursi DPR RI, terlepas siapa yang jadi kelak. Apakah Senantara, Dewa Budiasa, atau Winata, semua merupakan penugasan partai.
“Sebagai Bapilu, dalam dua periode, baru sekarang ini menggeliat transparan pergerakannya. Meski ada sedikit awan mendung, tapi sudah dijelaskan gamblang dan (semua) menyatakan sepakat. Saya tentu tidak boleh mengomentari siapa yang terbaik di antara delapan calon itu,” beber anggota DPRD Denpasar ini.
Disinggung seandainya Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup maka nomor urut “topi” akan diuntungkan, Widiada bilang tidak mau berandai-andai. Bahkan jika benar sistem tertutup, tetap ada evaluasi internal apakah caleg nomor kecil layak diberi kursi. Nanti dilihat apakah caleg itu bergerak maksimal atau tidak. Sesuai arahan Ketua DPW, lolos atau tidaknya caleg ke Dewan tetap ditentukan pimpinan.
“Bertarung aja dulu, hasil akhir serahkan ke masyarakat. Tentu Nasdem berharap diberi kepercayaan lebih besar di Bali,” lugasnya.
Soal target untuk DPRD Bali, Widiada menyebut minimal empat kursi atau satu fraksi. Selain petahana Somvir di Buleleng dan Kari Subali di Karangasem, tambahan kursi diincar dari IGA Mas Sumatri di Karangasem, satu di Buleleng dan satu di Tabanan.
Khusus terkait Mas Sumatri yang diisukan kesal karena selaku Ketua DPD ditaruh di nomor urut 2, sampai meninggalkan rapat partai dan berniat mundur, lagi-lagi Widiada membantah. “Yang jelas dengan DPP tetap nomor 2, beliau Ketua DPD yang ingin membesarkan partai dan bertarung ke legislatif. Isu itu diembuskan internal dan eksternal, pendukung fanatiklah, padahal tidak ada instruksi,” jawabnya.
Bagaimana dengan kabar adanya gesekan sesama caleg DPR RI terkait rebutan kantong suara di Bali? Lagi-lagi dia membantah, dan menilai hanya miskomunikasi di lapangan karena ada yang fanatik membela jagoannya. Seyogianya sesama kader tidak ada blokade atau klaim wilayah tertentu miliknya, karena semua demi partai. Tidak ada aturan resmi tidak boleh masuk ke wilayah tertentu untuk mendulang suara.
“Kecuali misalnya massa yang pernah dihadirkan teman sendiri yang digarap, yang itu ada data otentiknya. Nasdem sangat fleksibel,” pungkasnya. hen
