DARI sejumlah sosok yang disodorkan Jokowi sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo, terselip satu nama: Mahfud MD sang Menkopolhukam. Meski sangat populer, apalagi setelah paling kencang menyuarakan kontroversi kasus pembunuhan yang menjerat Irjen Ferdy Sambo ke publik, elektabilitasnya sebagai cawapres relatif rendah. Di sisi lain, gaya komunikasinya yang lugas, logis, to the point, dan terkesan heroik banyak disukai khalayak.
Hasil survei elektabilitas bakal cawapres menjelang Pemilu 2024 oleh Politika Research and Consulting (PRC), Sandiaga Uno 11,4%, Erick Thohir 6,0%, dan Mahfud 3,6% secara top of mind (detik.com, 19/4/2023). Tapi dalam pertanyaan tertutup, Mahfud mendapat 7,9%, di bawah AHY (10,8%), dan Sandiaga Uno (19,3%).
Selain populer, akseptabilitas Mahfud di media sosial (medsos) terbilang tinggi. Penggalan videonya di medsos yang membincang kasus korupsi atau kejanggalan hukum, dijejali apresiasi dan harapan publik di kolom komentar. Lihat saja videonya yang minta DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk bisa memiskinkan koruptor, atau lantangnya dia menolak isu penundaan Pemilu 2024 lewat skenario putusan PN Jakarta Pusat yang menerima gugatan Partai Prima. Semua menyudut kepada pandangan bahwa Mahfud sosok yang tegas, bernas, lurus, keras kepala, berani bertarung dengan siapa saja, dan idealis dalam ranah hukum.
Mahfud populer itu fakta. Namun, bahwa popularitas otomatis berarti paling berpeluang dijadikan cawapres, itu lain hal. Kelebihan Mahfud yang populer dan disukai khalayak, terutama kelas menengah ke bawah, tidak berkelindan dengan elite punya kalkulasi. Dalam politik yang penting adalah kemampuan lobi, negosiasi dan kompromi, hal yang sejauh ini terlihat agak sulit dipenuhi Mahfud dengan idealismenya. Jiwa “suka berkelahinya” rentan mengusik kenyamanan oknum koalisi yang kebetulan berseberangan pikiran dengan dia.
Kita belajar dari kisah David Beckham yang dilego paksa ke Real Madrid dari Manchester United tahun 2003. Bukan karena performa menurun, tapi gegara manajer Alex Ferguson menilai Beckham melihat diri sendiri lebih besar daripada tim. Hal itu merusak harmonis dan kepentingan tim serta, terutama, kepentingan manajer.
Dalam rezim popularitas, penampilan dan pernyataan seseorang bisa jadi bias dari realita. Sebab, akseptabilitas dan elektabilitas sangat ditentukan dari bagaimana media, baik mainstream maupun media sosial, dalam mem-framing. Walau kapabel tapi tidak disukai, maka dicarilah dosanya entah ucapan, gestur, dan kisah pribadi. Meski tidak bisa kerja tapi disukai, ditonjol-tonjolkanlah sisi santun, pandai merangkai kata, agamis dan sebagainya.
Penampilan Ganjar yang humble, komunikatif, selalu tersenyum, enggan berkonflik, dan tidak berjarak dengan rakyat mudah menutupi bahwa selama nyaris 10 tahun sebagai Gubernur, kondisi Jateng tidak berbeda jauh dengan era Bibit Waluyo misalnya. Dalam periode 2013 atau awal menjabat: penduduk miskin di Jateng 4,86 juta orang atau 14,44%. Jumlahnya konsisten menurun dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2021 karena pandemi Covid-19, sampai tahun 2022 menjadi 3,83 juta jiwa atau 10,9%. Selama 9 tahun menjabat, kemiskinan berkurang 1,03 juta jiwa atau sekitar 3,5% (cnnindonesia.com, 22/4/2023).
Sekarang bandingkan dengan era Gubernur Bibit Waluyo, tahun 2008 angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 20 persen. Angka tersebut dapat ditekan menjadi 14,98% pada 2012. Artinya, lebih dari 5% masyarakat miskin Jawa Tengah dientaskan dari kemiskinan (Antara, 10/5/2013). Dari komparasi data, bisa dibaca bahwa sejatinya prestasi Ganjar di bidang pengentasan warga dari kemiskinan selama 9 tahun, masih kalah dibanding 5 tahun periode Bibit Waluyo. Toh itu tidak mereduksi kesukaan publik ke Ganjar.
Secara budaya, warga kita masih melodramatik dan mudah berubah preferensi politiknya pada pilihan antitesa. Platform politik, seberapa bagus dan realistis, tidak begitu penting (Widjanarko Puspoyo, 2012). Misalnya antitesa Megawati yang perempuan dan pendiam, lalu dipilih SBY yang laki-laki dan tentara. Tidak suka Prabowo yang militer yang tegas dan keras, dipilih Jokowi yang dicitrakan kalem dan ngemong meski diinsinuasi planga-plongo atau cuma petugas partai.
Balik ke Mahfud, handicap lainnya adalah murni profesional, bukan anggota partai, dan minim logistik. Betul, Budiono yang profesional dan minim logistik sukses jadi pendamping Presiden SBY, tapi itu lebih karena Budiono dilihat tidak punya pendukung dan nihil agenda selain membantu presiden. Yang dibutuhkan SBY kemampuan manajerial Budiono belaka, bukan popularitasnya, sehingga semua elite di koalisi merasa nyaman tidak akan disaingi atau terancam pada kontestasi berikutnya.
Mantan Pangkopkamtib Jenderal TNI Soemitro pernah mengecap pahitnya digusur dari panggung kekuasaan oleh Presiden Soeharto usai kerusuhan Malari tahun 1974. “Dosa” terbesarnya adalah, dominan karena bisikan inner circle Presiden, dianggap matahari kembar dan membahayakan kelanggengan kekuasaan Soeharto.
Jadi, apa kelebihan Mahfud itu juga kelemahannya di mata elite yang punya agenda sendiri. Bagaimana detik-detik akhir terlempar dari kandidasi bakal cawapres Jokowi tahun 2019, nyata menunjukkan kuatnya resistensi mitra koalisi PDIP. Tetap menjadi Menkopolhukam atau Mendagri yang mengontrol birokrasi adalah posisi ideal buatnya. Mencawapreskan Mahfud dengan peluang menang besar, ibarat memelihara anak macan. Pengalaman Jusuf Kalla pada periode pertama Presiden SBY jadi buktinya.
Empat kali pilpres langsung, tidak ada presiden dan wapres yang lanjut dua periode. Ini menegaskan posisi wapres masih dilihat –meminjam istilah Roy BB Janis— sebagai pesaing, bukan pendamping. Menjadi cawapres atau wapres sejatinya juga kurang sehat untuk Mahfud, karena dasarnya adalah aktivis yang jiwa merdekanya sulit ditekuk. Menjadi wapres juga berarti harus bersedia dipersempit ruang geraknya, sesuatu yang terlihat tidak mudah untuk dia adaptasi. Namun, sekali lagi persoalannya bukan di pribadi Mahfud, tapi kerelaan elite di koalisi untuk berbagi panggung, dan peluang, dengannya. Gus Hendra
