Nilai MCP Pemkot Denpasar Tertinggi di Bali, Peringkat Kedua Nasional setelah Pemkab Boyolali

  • Whatsapp
SEKDA Denpasar, IB Alit Wiradana saat mengikuti rapat koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCP Triwulan IV Pemerintah Daerah se-Bali di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Rabu (22/12/2021). foto: ist

DENPASAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar meraih nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) Triwulan IV Tahun 2021per 22 Desember 2021 mencapai 93,23 persen. Nilai ini menjadi yang tertinggi di Bali dan posisi kedua nasional setelah Pemkab Boyolali.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi MCP Triwulan IV Pemerintah Daerah se-Bali di Kantor Inspektorat Provinsi Bali yang dibuka Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Rabu (22/12/2021).

Bacaan Lainnya

Hadir juga Direktur Korsup Wilayah V KPK RI, Budi Waluya, Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana bersama Sekda se- Bali, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Naning Djayaningsih, serta OPD terkait dan undangan lainnya.

Direktur Korsup Wilayah KPK RI, Budi Waluya mengatakan, tujuan Rakor ini untuk membahas capaian MCP dengan pembahasan pembenahan aset milik daerah dan upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Juga mencegah kebocoran di area belanja barang dan jasa serta mendorong pendapatan daerah untuk meningkatkan operasional pemerintahan.

Budi Waluya mengapresiasi nilai rata-rata di Provinsi Bali lumayan besar yakni sekitar 85 persen. Tapi, Pemerintah Kota Denpasar nilainya mencapai 93,23 persen yang menjadi salah satu nilai tertinggi se-Indonesia.

Baca juga :  Dekranasda Gianyar Gelar Bimtek Desain dan Pewarnaan, Bantu Perajin Tenun Cacag

Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan arahan KPK, sehingga nilai MCP Kota Denpasar padaTriwulan IV tahun 2021 sebesar 93,23 persen. Nilai ini menempatkan Kota Denpasar di peringkat kedua se-Indonesia dan menjadi yang terbaik di Provinsi Bali.

“Pemkot Denpasar akan terus meningkatkan capaian MCP di 8 area intervensi dan juga melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit celah melakukan tindakan korupsi, salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari manual ke digitalisasi,” ujarnya.

Alit Wiradana berharap, capaian ini hendaknya tidak membuat jajaran pegawai di Pemkot Denpasar merasa puas. Sebaliknya capaian ini menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan di tahun mendatang. yes

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.