Nihil PSU Jadi Tanda Bawaslu Kerja Optimal, Pengawas Partisipatif Dinilai Berperan

  • Whatsapp
KETUT Rudia (tengah) saat mendampingi Kapolda Irjen Putu Jayan Danu Putra dan Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, usai audiensi Kapolda ke Bawaslu Bali, beberapa waktu lalu. Foto: ist
KETUT Rudia (tengah) saat mendampingi Kapolda Irjen Putu Jayan Danu Putra dan Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, usai audiensi Kapolda ke Bawaslu Bali, beberapa waktu lalu. Foto: ist

DENPASAR – Pilkada 2020 di enam kabupaten/kota di Bali berlalu dengan tanpa adanya pemungutan suara ulang (PSU). Keadaan itu menjadi penanda pengawasan saat tahapan pilkada yang dijalankan Bawaslu sampai jajaran terbawah berjalan dengan optimal. Selain itu, secara implisit menunjukkan membaiknya kinerja penyelenggara.  Pandangan itu diutarakan komisioner Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, Minggu (20/12/2020).

Rudia mendaku kebanggaan sebagai pengawas adalah karena tidak ada PSU. Itu berarti tata cara dan prosedur pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara sudah berjalan dengan benar. Begitu pula penempatan dokumen di dalam dan di luar kotak suara. Kondisi itu tidak lepas dari peran Bawaslu yang selalu mengingatkan, dan disambut dengan pemahaman KPU dan jajarannya.

Bacaan Lainnya

“PSU itu harus ada pelanggaran tata cara prosedur, misalnya dokumen dibuka sebelum waktunya. Jika itu tidak ada, ya tidak bisa PSU. Di sinilah peran penting Bawaslu dalam pengawasan,” ungkapnya.

Lebih lanjut diutarakan, jika sampai Senin (21/12/2020) tidak ada gugatan perselisihan hasil ke MK, hal itu juga menjadi catatan sejarah juga untuk pilkada di Bali. Ketika tidak ada gugatan ke MK, Rudia memaknai itu sebagai manifestasi kedewasaan berpolitik dan menerima kekalahan benar-benar diwujudkan peserta pilkada di Bali. Jadi, sebutnya, slogan “siap menang dan siap kalah” tidak hanya di atas kertas belaka.

Baca juga :  Laksanakan Program Kemenparekraf

Hal lain yang membuatnya gembira adalah minimnya terjadi pelanggaran selama tahapan pilkada. Meski ada dua laporan diduga pelanggaran pidana pemilu di Jembrana, tapi keduanya terhenti di pembahasan kedua. Hal itu akibat tidak ada kesepahaman antara Bawaslu dan unsur kepolisian dan kejaksaan di Sentra Gakkumdu di Jembrana. Ketika Bawaslu menyatakan memenuhi unsur tapi polisi berpendapat berbeda, laporannya tetap tidak bisa dilanjutkan. “Karena laporan itu tidak bisa ditindaklanjuti, berarti tidak ada pelanggaran,” cetus mantan jurnalis tersebut.

Rudia tak memungkiri memang ada pelanggaran administrasi saat tahapan pemutakhiran data pemilih dan tahapan penyediaan APK. Begitu juga dengan netralitas aparat birokrasi. Namun, angkanya sangat kecil. Hal itu dijadikan indikator juga pengawasan Bawaslu berjalan baik, melalui upaya luar biasa. Dengan lain ucap, tegasnya, kerja keras Bawaslu menggunakan pencegahan secara maksimal membuat ada kesadaran dari peserta dan masyarakat untuk tidak melanggar.

“Penegakan hukum Bawaslu tidak pandang dulu, laporan dari kelompok mana saja langsung ditindak. Saya rasa publik bisa melihat output-nya seperti apa,” ucapnya.

Disinggung peran kader pengawas partisipatif yang digalang Bawaslu sebagai mata dan telinga di lapangan, Rudia mengklaim mereka cukup berperan. Hanya, dia tidak merinci lebih jauh sejauh mana tingkat peranannya. Menurutnya, pengawas partisipatif mulai dikader sejak 2019, dan mereka diharap secara mandiri melakukan pengawasan berkoordinasi dengan Bawaslu setempat. “Ada pengaruhnya juga, karena kan makin banyak mata dan telinga di lapangan. Buktinya masyarakat makin tersadarkan,” ulasnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.