Banyak Aduan ke DKPP Dipicu Mepetnya Waktu Regulasi, Sosialisasi Etik, Penyelenggara Diajak Aktif Beri Masukan

  • Whatsapp
SOSIALISASI etik oleh DKPP di KPU Bali untuk mendapat saran-masukan dari penyelenggara terkait masuknya revisi UU Pemilu dalam Prolegnas DPR RI, Minggu (20/12/2020). Foto: ist
SOSIALISASI etik oleh DKPP di KPU Bali untuk mendapat saran-masukan dari penyelenggara terkait masuknya revisi UU Pemilu dalam Prolegnas DPR RI, Minggu (20/12/2020). Foto: ist

DENPASAR – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merilis analisisnya terkait penyebab aduan jajaran penyelenggara pemilu. Salah satunya dipicu mepetnya waktu regulasi dikeluarkan institusi penyelenggara ke jajaran, yang menyebabkan minimnya waktu untuk memahami secara utuh. “Untuk meminimalkan peristiwa semacam itu, jajaran penyelenggara di KPU dan Bawaslu diminta aktif memberi masukan saat tahapan sosialisasi etik yang dilakukan DKPP,” kata komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, usai sosialisasi etik oleh DKPP di KPU Bali, Minggu (20/12/2020).

Sosialisasi etik tersebut, sebutnya, tidak lepas dari menggunakan momentum masuknya UU revisi pemilu ke dalam program legislasi nasional (prolegnas). Untuk itu, jajaran KPU dan jajaran Bawaslu, termasuk DKPP, diminta proaktif memberi masukan ke pemerintah. Dengan begitu, arah dan tahapan pemilu selanjutnya dapat lebih baik dibanding sebelumnya.

Bacaan Lainnya

“Intinya perlu penguatan regulasi terkait proses tahapan pemilu yang akan berjalan. Idealnya itu regulasi yang keluar tidak mepet dengan waktu penyelenggaraan,” ujarnya.

Mengutip data di DKPP, John menyebut banyak terjadi pelanggaran terkait etik dan profesional oleh komisioner KPU dan Bawaslu karena mereka terlambat memahami aturan. Hal itu dipicu karena regulasi yang datang waktunya mepet. Misalnya proses krusial seperti pungut-hitung suara, Peraturan KPU (PKPU) baru turun 10 hari sebelum pemungutan suara.

Baca juga :  BWF Izinkan Tiga Pemain Positif Covid-19 boleh Tanding di Thailand Open

Dalam waktu yang singkat itu, belum lagi kondisi pandemi, dia memandang wajar jika komisioner kurang optimal menerjemahkan regulasi yang turun. “DKPP menyebut ini salah satu faktor banyak gugatan atau aduan. Dan, ini dimaklumi karena penyelenggara mepet proses sosialisasi dan memahami ketentuan itu secara teknis,” imbuh mantan Ketua KPU Denpasar tersebut.

Terkait “lambatnya” regulasi tiba di daerah, John berkata dalam setiap proses pembahasan regulasi, baik PKPU dan Perbawaslu, harus dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI. Kemudian juga harus diundangkan ke lembaran negara. Itu semua butuh proses dan waktu. Persoalannya, kata John, masa persidangan dan reses parlemen belum tentu seiring dengan tahapan pemilu yang berjalan. Bisa jadi KPU ingin membahas suatu aturan, tapi legislatif di Senayan sedang reses.

Karena itu, imbuhnya, KPU, Bawaslu, dan DKPP mendorong ke pembuat undang-undang agar ada penyesuaian jadwal tersebut, menimbang pengalaman saat Pileg 2019 dan Pilkada 2020. Pendek kata, penyelenggara berharap hal-hal yang menjadi penghambat tidak terjadi lagi.

“Idealnya regulasi sudah ada sebelum tahapan berjalan, bukan pada masa tahapan berlangsung. Misalnya tahapan kampanye, jangan memasuki masa kampanye baru keluar aturannya, harusnya sebelum tahapan pemilu sudah ada bagaimana aturan mainnya,” pungkas John. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.