Musda Golkar NTB Harus Jadi Sebelum 5 Maret

  • Whatsapp
WAKIL Bendahara Umum DPP Golkar, Sari Yuliati saat menyerahkan SK Plt Ketua DPD Partai Golkar NTB kepada I Gde Sumarjaya Linggih (Demer). Foto: rul
WAKIL Bendahara Umum DPP Golkar, Sari Yuliati saat menyerahkan SK Plt Ketua DPD Partai Golkar NTB kepada I Gde Sumarjaya Linggih (Demer). Foto: rul

MATARAM – Gde Sumarjaya Linggih alias Demer resmi mengantongi SK Plt Ketua DPD Partai Golkar NTB. Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor: SKEP-389 / DPP/Golkar/II/2021.

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Sari Yuliati, mengatakan, dengan telah diserahterimakannya SK DPP kepada Demer, maka Plt Ketua harus fokus menyiapkan pelaksanaan Musda DPD Golkar NTB yang tertunda berkali-kali. DPP menargetkan sebelum pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang dijadwalkan pada 5 Maret, pelaksanaan musda di semua wilayah di Indonesia, termasuk di NTB, harus diselenggarakan.

Bacaan Lainnya

“Jadi, Pak Demer sebagai Plt tugas selanjutnya adalah segera merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah DPD Partai Golkar Provinsi NTB. Semoga dengan sisa waktu yang mepet, Pak Demer bisa melakukan perintah partai itu,” ujar Sari di Mataram, Selasa (23/2/2021).

Anggota DPR RI Dapil Lombok itu mengungkapkan, sebelum pelaksanaan Rapimnas, biasanya akan didahului dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Para peserta Rakernas salah satunya adalah unsur ketua DPD yang sudah definitif. “Makanya kami harapkan Pak Demer bisa mengakomodir semua kader partai di NTB untuk bersatu menggelar pelaksanaan Musda itu. Insya Allah, dengan pengalaman Pak Demer yang juga Korwil DPP Golkar Bali-Nusra, pelaksanaan Musda Golkar NTB dengan prokes ketat akan bisa digelar,” harapnya.

Baca juga :  Intruksikan WFH, Gubernur Koster Keluarkan SE Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Terkait bursa Ketua DPD Golkar NTB, Sari memastikan dia tidak akan maju dalam kontestasi tersebut meski namanya santer disebut menjadi salah satu calon kuat di kader. Oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Sari mengaku diperintah harus tetap berada di kepengurusan DPP dan fokus kerja di DPR RI. Sebagai prajurit, dia menegaskan harus siap dan tunduk terhadap keputusan Ketua Umum.

“Saya pastikan, suara DPP tidak ke mana-mana. Ini adalah upaya DPP untuk memberi mandat penuh kepada kader Golkar di NTB, untuk bisa berkompetisi sehat dan fair demi kejayaan suara Golkar di NTB,” serunya.

Disinggung masuknya nama Bupati Lobar, Fauzan Khalid, dalam bursa Ketua DPD meski bukan kader Golkar, Sari berujar tidak mempersoalkan hal itu sepanjang tidak menyalahi aturan partai. Apalagi, sambungnya, Airlangga Hartarto memiliki hak diskresi pada konteks kader luar partai yang akan maju dalam pertarungan Ketua DPD Golkar. Dia menilai Fauzan punya peluang sama dengan para kader partai seperti Mohan, Suhaili dan Ahyar Abduh.

“Politik itu sah-sah saja, tapi masalahnya bisa enggak beliau (Fauzan) mengantongi diskresi Ketua Umum dari sisi domisili dan keanggotaan partai? Jika bisa, ya silakan tarung aja,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Misbach Mulyadi, menegaskan siap membantu Plt Ketua DPD untuk menyiapkan proses Musda. “Kami di fraksi siap membantu Plt Ketua untuk menyukseskan Musda. Kami siap bergabung di kepanitiaan Musda yang akan dibentuk, karena panitia sebelumnya dengan sendirinya tidak berlaku lagi setelah kepengurusan Golkar NTB selesai,” jelasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.