Minta Perlindungan Hukum, Bendesa Gianyar Dinilai “Salah Kamar”

  • Whatsapp
I Nyoman Alit Sutarya. Foto: adi
I Nyoman Alit Sutarya. Foto: adi

GIANYAR – Anggota DPRD Gianyar asal Lingkungan Sengguan Kangin Gianyar, I Nyoman Alit Sutarya, menilai tindakan Bendesa Gianyar, Dewa Made Swardana, yang minta perlindungan hukum ke Kapolda Bali sebagai “salah kamar”. Alit Sutarya yang biasa disapa Alit Rama melihat Bendesa ingin menggiring opini seakan-akan Pemkab Gianyar arogan, melakukan ancaman, dan sebagainya. “Berdasarkan logika, perlindungan hukum hanya dilakukan saat yang bersangkutan mendapat ancaman menyangkut jiwa seseorang,” serunya, Senin (15/2/2021).

Lebih jelas dikatakan, langkah Bendesa Gianyar termasuk “salah kamar” karena tidak ada yang mengancam. Kalaupun ada ancaman, laporan ke polisi harus disertai dengan bukti-bukti. Sementara terkait masalah hak atau status, langkah yang harus diambil adalah menggugat ke pengadilan.

Bacaan Lainnya

Anggota Fraksi PDIP ini menegaskan, pernyataannya itu bukan untuk memojokkan Desa Adat Gianyar. Sebagai warga Gianyar, terlebih lagi anggota DPRD, dia mengklaim harus memberi pencerahan terkait persoalan ini.

Menurutnya, pernyataan Bendesa bahwa Pemkab tak pernah ada dialog, itu semua tidak benar. Kata dia, dua tahun lalu sudah ada sosialisasi, dan lima bulan sebelum peletakan batu pertama sudah ada kesepakatan.

“Ramah tamah dengan seluruh prajuru se-Desa Adat Gianyar di halaman belakang kantor Bupati juga sudah, saat itu saya juga hadir. Ini jelas ada proses sebelum melakukan pembangunan,” urainya.

Baca juga :  Warga Beng Pertanyakan Wacana Pemanfaatan Dua Kios di Pasar Umum Gianyar

Terkait tudingan Pemkab tidak hadir dalam mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar, jelasnya, Pemkab memberi kesempatan lebih banyak kepada BPN untuk konsultasi. Di samping itu BPN bukan tempat pemberi keputusan. Dia menyarankan Bendesa Gianyar membawa persoalan ini ke pengadilan, disertai dengan bukti-bukti kuat.

“Di BPN Pemkab katanya tidak datang, itu Pemkab sengaja memberi kesempatan kepada desa adat untuk menanyakan secara rinci ke BPN. BPN juga bukan pemberi keputusan, jadi sah-sah saja tidak hadir,” serunya.

Alit memaparkan, sejak Bupati Mahayastra ada revitalisasi Pasar Gianyar, dan Desa Adat Gianyar tidak ada dirugikan. Kesepakatan terdahulu, terkait kerjasama parkir dan pasar senggol masih berlangsung. Bahkan, kalau pasar jadi, Desa Adat Gianyar akan diberi tujuh kios. Kerjasama parkir yang dulu 60 persen untuk desa adat dan 40 persen untuk Pemkab Gianyar, sekarang ditingkatkan menjadi 65 persen untuk desa dan 35 untuk Pemkab.

Tanah yang dipermasalahkan tersebut, imbuhnya, masuk dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemkab Gianyar. Bukti kuatnya adalah Pemkab menguasai tanah tersebut lebih dari 10 tahun. Karena itu, lugasnya, tak mungkin ada pembangunan tanpa kejelasan, apalagi dengan anggaran ratusan miliar. Pemkab juga dinilai tidak mungkin membangun di tanah desa adat.

Kalau tanah ini disertifikasi sesuai keinginan Bendesa, ditakutkan akan dengan gampang mengusir pemkab, dicarikan investor, silahkan bangunannya mau dibongkar atau bagaimana. Jadinya yang rugi bukan hanya Pemkab, tapi masyarakat. “Kalau Pemkab yang memiliki sudah tentu yang diuntungkan semua orang. Bukan menguntungkan Bupati atau pejabat,” sergahnya.

Baca juga :  Korp Bhayangkara Kembali Guyur Disinfektan Desa Penglipuran

Alit mengajak Desa Adat Gianyar menyudahi polemik tersebut. Apalagi Pasar Umum Gianyar akan menjadi ikon Gianyar yang baru. “Mari kita sudahi polemik ini untuk kemajuan Desa Adat Gianyar dan Pemkab Gianyar,” ajaknya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.