Memastikan Penerapan Prokes, Bupati Jembrana dan Forkopimda Pantau PPN Pengambengan

  • Whatsapp
BUPATI Jembrana, I Nengah Tamba saat melakukan pemantauan di PPN Pengambengan, Kamis (8/7/2021). foto: ist

JEMBRANA – Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pantauan di PPN Pengambengan, Kamis (8/2/2021). Pantauan ditujukan untuk memastikan bahwa protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan para nelayan berjalan dengan baik di masa PPKM Darurat.

Dari pemantauan tersebut, secara umum Bupati Tamba melihat di masa PPKM Darurat ini, warga Pengambengan sudah sadar dan ikut menyukseskan aturan PPKM Darurat tersebut. Bupati juga menyadari aktivitas ekonomi nelayan untuk industri kebutuhan pokok masih berjalan di Pengambengan dan itu dibenarkan sesuai instruksi Mendagri.

Bacaan Lainnya

”Sesuai aturan SE Gubernur No. 9 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM, warga Pengambengan sudah baik. Kita cek masyarakat yang bekerja di Pelabuhan Perikanan sudah taat prokes dalam hal ini memakai masker. Kepatuhan dalam PPKM ini juga terlihat dari karyawan-karyawan pabrik ikan di sini (Pengambengan) yang sudah bagus pelaksanaannya, mulai dari membatasi maksimal jumlah pekerja, diatur jaraknya dalam bekerja,’’ ungkap Tamba.

Lebih lanjut, Tamba mengatakan, untuk program vaksinasi sudah berjalan baik. Para pekerja juga mau mengikuti gebyar vaksinasi difasilitasi perusahaan bekerjasama dengan pemerintah daerah. ‘’Memang dari awal pekerja di pabrik-pabrik ikan disiplin prokes. Pekerja tidak ada yang terpapar Covid-19, sejak pandemi berlangsung. Mungkin karena semuanya bekerja di laut juga. Sementara untuk vaksin, mereka semua mengikuti aturan itu, dan semua sudah divaksinasi,’’ jelasnya.

Baca juga :  KMHDI Karangasem Sumbang 1.000 Masker ke RSUD Karangasem

Selama PPKM Darurat, Tamba mendaku, masih ada beberapa pedagang yang melanggar aturan, terutama pembatasan jam operasional. Untuk itu ia minta kepada masyarakat memahami. Ini demi kesehatan bersama agar pandemi segera berlalu dan ekonomi pulih kembali.

Sementara Kajari Jembrana, Triono Rahyudi, menyampaikan pelaksanaan PPKM Darurat sesuai dengan SE Mendagri. Ia mengatakan dalam pelaksanaannya memang dilakukan secara bertahap.

‘’Tahap awal terus dilakukan sosialisasi kemudian soft warning hingga penindakan. Jika ada yang sengaja terang benderang melanggar tentu akan kita tindak secara pidana sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan dan wabah,’’ lugasnya. man

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.