Legislator Gianyar Nyatakan Menolak, PCR Jadi Syarat Keluar-Masuk Bali Dinilai Menyusahkan

  • Whatsapp
KETUA Komisi III DPRD Gianyar, I Putu Gede Pebriantara. Foto: adi

GIANYAR – Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai syarat penerbangan dan perjalanan domestik keluar dan masuk Bali, dinilai memberatkan. Aturan itu disebut-sebut membuat sejumlah orang jadi menunda liburan ke Bali, dan kondisi tersebut dapat membuat pariwisata Bali makin terpuruk.

Penilaian itu dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Gianyar, I Putu Gede Pebriantara, Minggu (24/10/2021). Menurutnya, penerapan syarat PCR ini terkesan tidak logis. Alasannya, ketika PPKM Level 3 saat kasus Covid-19 tinggi, syarat perjalanan untuk yang sudah vaksin dua kali hanya tes antigen yang level akurasinya di bawah PCR. ”Sekarang saat PPKM Level 2, kenapa justru harus PCR?” ketusnya.

Bacaan Lainnya

Karena itu, politisi asal Buruan, Sukawati ini tegas menolak syarat tes PCR yang dirilis Mendagri dan Satgas Covid-19 untuk penerbangan dan perjalanan domestik. “Jangan bikin kami makin terpuruk pada saat setitik harapan mulai ada. Pemerintah pusat jangan mempersulit penerbangan domestik keluar-masuk Bali,” seru anggota Fraksi PDIP itu.

Lebih jauh diungkapkan, kebijakan itu jelas sangat merugikan Bali sebagai daerah kunjungan wisata yang lama terpuruk karena pandemi. Ketika harapan untuk pulih mulai tumbuh dengan melandainya kasus Covid-19, Bali malah bisa terperosok gegara aturan PCR itu.

Baca juga :  Pungut Tunggakan Pajak, F-PDIP Minta PAD Badung Dirasionalisasi

Untuk diketahui, syarat perjalanan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) diatur lebih rinci melalui Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 21/2021 dan SE Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 21/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam aturan yang mulai berlaku pada Kamis (21/10/2021) hingga 1 November 2021, surat keterangan hasil negatif tes PCR maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan, menjadi syarat wajib perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.