Lara Diatmika-Muntra dan Harakiri Politik Golkar di Pilkada Badung

  • Whatsapp

Megawati Soekarnoputri, sebagai anak ideologis dan biologis Soekarno, melejit sinarnya ke pentas politik nasional setelah terjadi kerusuhan di Jakarta pada 27 Juli 1996. Kerusuhan, sebagai ekor penyerbuan kantor DPP PDI, yang digerakkan penguasa Orde Baru untuk meredam popularitas Mega itu, justru jadi momentum Mega direpresentasikan sebagai pihak terzolimi serta simbol perlawanan terhadap Presiden Soeharto.

LANDAINYA kandidasi Pilkada Badung 2020 tetiba berubah setelah berembus isu Partai Golkar, yang semula mengunggulkan, justru tidak memilih paket Diatmika-Muntra. Golkar bersama koalisi Nasdem dan Gerindra yang paling ngebet menantang petahana Giri Prasta-Suiasa (Giriasa), belakangan santer disebut malah ingin mendukung Giriasa. Konsekuensinya, IGN Agung Diatmika dan Wayan Muntra tersingkir dari gelanggang, dan Badung menjurus kepada kontestasi petahana melawan kotak kosong.

Bacaan Lainnya

Gejolak terkait rekomendasi Golkar tak sesuai aspirasi kader ternyata tak hanya ada di Badung. Dikutip dari www.wartapembaruan.com, Sabtu (29/9/2020), Presidium Loyalis Golkar (PLG) dan kader Golkar seluruh Indonesia akan menduduki Kantor DPP Golkar di Slipi, Senin (31/8/2020). Kordinator PLG, Roger Melles, mengatakan rencana itu karena desakan sejumlah kader di Indonesia yang merasa terzolimi atas rekomendasi kandidat yang diusung Golkar mayoritas bukan dari kader. Roger juga menyesalkan Airlangga ingkar janji politiknya saat Munas, Desember 2019, untuk memprioritaskan kader di Pilkada 2020. Dia menduga beralihnya dukungan ke kader partai lain disebabkan ada oknum DPP menerima mahar.

Baca juga :  Dihadiri Rai Iswara, Donor Darah Golkar Rasa Pamer Calon Pilkada Denpasar

Membaca situasi di Badung, Diatmika justru terlihat kian dilambungkan oleh permainan elite Golkar itu. Kedatangan warga ke rumah Diatmika pada Sabtu (29/8/2020) malam, bisa dimaknai sebagai bentuk protes atas asa membuncah yang dipaksa pecah secara prematur. Singkat kata: Diatmika dizolimi Golkar.

Dari peristiwa ini kita bisa melihat sekurangnya ada tiga hal menarik. Pertama, meningkatnya hasrat berpolitik masyarakat Badung untuk menuntut keadaan lebih baik dibanding saat ini. Meski partai Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB) belum merilis rekomendasi, pemasangan baliho Diatmika-Muntra oleh relawan mulai berjalan. Juga ditandai dengan cukup intensnya kelompok masyarakat menerima Diatmika-Muntra saat simakrama.

Peristiwa ini dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan publik bahwa parpol serius memperjuangkan aspirasi mereka, setidaknya dalam wujud rekomendasi partai. Begitu pula sebagai ­manifestasi bagaimana kader partai merapatkan barisan, karena ada persamaan kepentingan untuk menunjukkan eksistensi mereka berani berkompetisi dengan penguasa.  

Kedua, terlepas dari duet Diatmika-Muntra diinisiasi segelintir elite parpol yang berseberangan dengan petahana, kehadirannya ternyata dapat menjadi mantra penarik minat sejumlah pihak. Sekuat apapun hegemoni penguasa, kontra hegemoni itu fakta adanya. Kelompok yang kontra ini, sekecil apapun kualitas dan kuantitasnya, menjadi lumbung yang bisa dikapitalisasi menjadi dukungan oleh penantang.

Ketiga, manuver atas rekomendasi ini membuka mata publik dan, terutama, kader Golkar bahwa partai masih dijadikan alat belaka bagi segelintir elitenya. Alih-alih partai dijadikan wahana memperjuangkan perebutan kekuasaan secara konstitusional, yang terjadi justru memperlihatkan aspirasi kader dibonsai untuk kepentingan elite. Itulah esensi bentuk partai yang mengklaim menjalankan amanah reformasi, tapi berpraktik oligarki.

Baca juga :  Wakil Walikota Jaya Negara Hadiri Pemelaspasan Candi Gelung Pura Luhur Uluwatu

Memutuskan mengusung siapa saja yang diusung memang sepenuhnya hak dan urusan internal partai. Tetapi sikap itu juga bukan tidak mengusik hak publik, karena kontestasi ini memakai uang rakyat. Bukan tak mungkin rakyat Badung yang kecewa kompak menghukum Golkar pada hajatan politik berikutnya, entah pemilu atau pilkada. Partai mungkin tidak terlalu dirugikan, tapi kader Golkar di Badung yang berjuang habis-habisan mendapat kandidat, niscaya bisa kena getahnya. Minimal peluang kader merebut kekuasaan, baik pileg atau pilkada, jadi terhalang.

Di kubu sebelah, Giri Prasta berbekal kecanggihannya membaca peta politik pergulatan internal itu, dengan kalem membuka ruang bagi Golkar untuk bergabung. Langkah skak ster. Andai tetap konsisten menantang petahana, Golkar telanjur ada konflik dan terlegitimasi yang mengurangi daya dobrak serta posisi tawar terhadap mitra koalisi. Jika bergabung dengan Giriasa, kader belum tentu menaati perintah Airlangga. Jadi, apapun pilihan Golkar nanti, Giriasa yang dibentengi popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas tinggi, tetap dalam posisi diuntungkan.

Zigzag Golkar di Badung, secara semiosis, sebentuk sebangun dengan harakiri atau bunuh diri dalam tradisi Jepang. Yang menjadi “samurai” adalah loyalitas opini kader terhadap Diatmika-Muntra sebagai produk aspirasi mereka. Mirip dengan konteks Megawati dizolimi penguasa Orde Baru, tentu dalam skala lokalitas Badung, Diatmika-Muntra bertransformasi sebagai simbol perjuangan baru untuk melawan elite, di tengah krisis sosok yang berani diusung di pilkada. So, jika benar Golkar setia dengan jargon “Suara Rakyat Suara Golkar”, elite Golkar rasanya tidak perlu diajari apa yang harus diputuskan bukan? Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.